Jokowi Minta RUU TPKS Disahkan, Cak Imin: PKB Siap Jadi Garda Terdepan

Pengesahan RUU TPKS, bisa memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual. "Saya sependapat dengan Presiden, bahwa RUU ini sangat penting dan mendesak. Karena itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) di DPR siap menjadi yang terdepan dalam mengawal RUU ini di DPR," kata Gus Muhaimin, yang juga Ketua Umum PKB dalam keterangannya, Rabu (5/1/2022).

"Saya sudah meminta teman-teman di Fraksi PKB di DPR untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal RUU TPKS ini," imbuhnya.

Muhaimin memperkirakan, tidak lama lagi DPR akan menuntaskan seluruh pembahasan, dan mengesahkannya menjadi UU. Soal Undang-Undang, saya optimis, awal-awal bulan ini menjadi RUU inisiatif DPR yang segera dibahas bersama-sama. RUU ini sudah kita sepakati untuk segera diputuskan, pada Januari ini," tutur Cak Imin sapaan akrabnya.

Muhaimin juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, untuk bersama-sama melawan kekerasan seksual. "Masyarakat harus memiliki aware, rasa kesadaran tinggi. Bahaya, kalau tidak memiliki kesadaran akan bahaya kekerasan seksual. Gerakan anti kekerasan seksual harus dimasifkan. Upaya melawan kekerasan seksual ini harus disadari sampai lapisan terbawah. Teman-teman yang belum memiliki pendidikan memadai, harus kita berdayakan sehingga bisa melakukan perlawanan terhadap kekerasan seksual," paparnya.

RUU TPKS telah sembilan tahun dibahas menjadi Undang-Undang, sejak pertama kali masuk sebagai usulan masyarakat ke DPR. Pada masa kerja DPR periode 2014-2019, RUU ini gagal lolos dari Komisi VIII. Kemudian pada periode 2019-2024, rancangan ini dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Pada 8 Desember 2021, usulan RUU TPKS disetujui tujuh dari sembilan fraksi di DPR, untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. Fraksi Partai Golkar menunda menyetujui dengan alasan masih akan melakukan sejumlah konsultasi publik, dan Fraksi PKS menolak tegas.***