PDIP Tuding Gaya Ganjar Tangani Kemiskinan Cuma Pencitraan Semata

JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng, Saiful Hadi, menuding gaya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merupakan bentuk pencitraan semata.

Tudingan itu muncul usai seorang kader PDIP di Temanggung mengembalikan bantuan yang diberikan Ganjar. Sebab, ia merasa tersinggung karena pemberian bantuan tersebut ternyata diunggah di akun YouTube Ganjar Pranowo dan kemudian menjadi viral.

Saiful mengatakan, sebagai petugas partai dan kepala daerah Ganjar mestinya fokus. Ia tak sepakat jika seorang pejabat bergaya seperti youtuber yang "mencari" orang miskin lalu diviralkan di medsos.

Menurut dia, langkah itu bagus untuk youtuber, namun tidak bagi seorang pejabat yang memiliki kebijakan program dan anggaran. "Kami selaku kader PDI Perjuangan berterima kasih karena ada bantuan gubernur pada kader. Kami akui, tak sedikit kader PDI Perjuangan maupun warga Jateng yang miskin. Tapi kalau pendekatan orang per orang, tak akan bisa selesai. Yang perlu digarisbawahi, PDI Perjuangan mengusung kepala daerah memang salah satu tugasnya menurunkan angka kemiskinan, untuk semua warga Jateng," ujar dia melalui keterangan tertulis yang diterima kumparan, Kamis (13/1).

Dia menegaskan, gaya bantuan orang per orang yang dilalukan Ganjar tidak akan bisa mengentaskan kemiskinan di Jateng yang saat ini mencapai 11,7 persen atau sekitar 4,1 juta jiwa atau naik 0,38 persen dari sebelum pandemi.

Padahal, lanjutnya jika dirata-rata dengan APBD Rp 27-28 triliun per tahun, maka dalam kurun waktu hampir dua periode jabatan maka Ganjar Pranowo sudah mengelola anggaran sekitar Rp 200 triliun.

"Penurunan kemiskinan sebaiknya fokus ke program. Bisa melalui pertanian, peternakan, perikanan, infrastruktur yang berdaya ungkit ekonomi atau lainnya. Apa yang dilakukan beliau [Ganjar Pranowo] adalah man to man marking [orang per orang]," jelas dia.

Ia juga membantah jika pengembalian bantuan dari kader PDI Perjuangan di Temanggung pada Gubernur karena intervensi. "Tidak. Itu kan kata orang lain. Yang lebih tahu kader yang bersangkutan. Tidak ada intervensi. Bisa ditanyakan ke yang bersangkutan," kata Saiful.***