Kementerian Investasi Akui Manfaat Kerjasama Data dengan Kemendagri

JAKARTA - Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Achmad Idrus mengatakan, Sistem Online Single Submission (OSS) penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang diampu BKPM tidak akan berjalan bila tidak ada supply akses verifikasi kepada basis data Dukcapil. Demikian disampaikan dalam acara Penandatanganan Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta, kemarin.

"Sistem OSS kita ini tidak akan bergerak, tidak akan terbangun, tanpa adanya jaringan, khususnya jaringan pemanfaatan data kependudukan," katanya sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari siaran resmi Rabu (26/1/2022).

Sistem kerja OSS, kata Idrus, seorang pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya, harus menginput nama, NIK, alamat sampai RT/RW.

Idrus menjelaskan, data kependudukan milik Dukcapil juga esensial untuk proses validasi pelaku usaha.

"Validasi disini menggunakan data dari Ditjen Dukcapil yang sangat penting sehingga salah huruf saja nanti akan data orang lain yang keluar atau mungkin tertolak oleh sistem," ujarnya.

Oleh karena itu, Idrus atas nama Kementerian Investasi/BKPM mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Dukcapil karerna kerja sama pemanfaatan data telah mempercepat proses verifikasi pelaku usaha, khususnya usaha kecil menengah, untuk segera mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Terima kasih banyak atas dukungan dari Bapak Prof. Zudan (Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri) dan teman-teman dari Ditjen Dukcapil hari ini kita memulai perjanjian yang kedua. Insya Allah ini sebagai kerjasama untuk meningkatkan inverstasi di Indonesia dalam rangka membuka lapangan kerja dan tentunya menjadi nilai ibadah," ungkapnya.***