Misbakhun Dorong Transparansi Data Konglomerasi 'Fintech'

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta OJK membuka data pemilik bank, status banknya sebagai perusahaan terbuka atau tidak, dan juga soal manajer investasinya. Hal tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap Fintech yang tak hanya menyediakan pinjaman dana, tetapi juga sistem pembayaran. Demikian disampaikan dalam rapat dengan Ketua OJK di Senayan, Jakarta, Kamis.

"Dia punya perusahaan efek apa dan memperdagangkan saham siapa saja?" tanya Misbakhun dikutip GoNEWS.co dari publikasi parlemen, Jumat (4/2/2022).

Berita Terkait: Sebagai Alternatif Pembiayaan Masyarakat, Transaksi di Fintech Hingga Saat Ini Capai Rp100 Triliun

Berita Terkait: Dasar Hukum Dukcapil Beri Akses Verifikasi Data Penduduk pada 'Fintech'

"Ini penting, siapa orang yang mereka pasang sebagai pemegang saham dan siapa yang mereka pasang sebagai pengelolanya?" sambung Misbakhun.

Dalam kesempatan itu, Misbakhun mencontohkan persoalan Kresna Life. Pada Juni 2021, Mahkamah Agung (MA) memutus perusahaan asuran jiwa itu pailit.

Berita Terkait: Misbakhun Minta Pemerintah Cermati Permainan Penguasaan Aset BLBI

Berita Terkait: Misbakhun Desak Pemerintah Tegas: Pemindahan IKN Bukan Kebutuhan Rezim!

"Saya minta ada pihak yang bertanggungjawab terhadap masalah Kresna ini," tandas legislator dapil Jawa Timur II itu.

Dia pun membeberkan sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Kresna Group, antara lain, Danasupra Danasupra Erapacific yang kini dibekukan OJK, M Cash, dan NFC Indonesia. Dia menyebut hal itu sebagai skema yang luar biasa.

"Ini another Jiwasraya. Bedanya Jiwasraya kepunyaan pemerintah, kalau ini (Kresna) punya swasta," ujar Misbakhun.***