Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
Nasional
19 jam yang lalu
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
2
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
Kemenpora
23 jam yang lalu
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
3
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
Metropolitan
20 jam yang lalu
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
4
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
Metropolitan
24 jam yang lalu
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
5
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
Sepakbola
19 jam yang lalu
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
6
Optimalisasi Kemampuan Multiposisi Rizky Ridho
Sepakbola
19 jam yang lalu
Optimalisasi Kemampuan Multiposisi Rizky Ridho
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Segini Pendapatan Perorangan yang Kena Pajak

Segini Pendapatan Perorangan yang Kena Pajak
Menkeu RI Sri Mulyani. (foto: ist./kemenkeu)
Jum'at, 04 Februari 2022 21:47 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, mereka yang akan dikenakan pajak adalah yang memiliki penghasilan di atas dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Saat ini batas PTKP yang ditetapkan pemerintah adalah Rp54 juta dari penghasilan per tahun. Demikian disampaikan dalam dalam Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Jumat (4/2/2022).

"Jadi siapa yang harus bayar pajak? Orang pribadi yang memiliki pendapatan di atas Rp54 juta per tahun. Kalau punya istri atau suami ditambah Rp4,5 juta, kalau punya anak tambah Rp4,5 juta," kata dia dikutip GoNEWS.co dari medcom.

Sri Mulyani menambahkan, UU HPP memang tidak mengubah batas PTKP yang sudah ada. Namun dalam UU ini batas penghasilan yang dikenakan tarif terendah lima persen dinaikkan menjadi Rp60 juta dari sebelumnya Rp50 juta.

"Jika pendapatan Rp5 juta per bulan, berarti per tahun Rp60 juta. Maka Rp54 juta enggak kena pajak, bayar pajak hanya Rp6 juta, jadi bayarnya dikali lima persen itu jadi Rp300 ribu," ungkapnya.

Sementara untuk yang memiliki penghasilan Rp10 juta per bulan atau Rp120 juta per tahun maka pajak yang dibayarkan juga lebih kecil. Dengan UU HPP, pajaknya turun menjadi Rp3,9 juta dibandingkan aturan sebelumnya yang Rp4,9 juta.

"Sekarang dengan UU HPP bayar Rp3,9 juta, lebih kecil kan. Itu yang kami sampaikan kelompok menengah diuntungkan, diringankan dengan kenaikan dari braket pertama dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta," jelas dia.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Voli, DKI Jakarta
wwwwww