PKS Minta Pemerintah Tidak Mengintegrasi Balitbang Pertanian ke Dalam BRIN

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah tidak mengintegrasikan badan penelitian dan pengembangan (balitbang) kementerian teknis ke dalam BRIN, apalagi yang terkait riset hayati seperti Balitbang Pertanian. "Lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya," kata Mulyanto, Sabtu (05/2/2022).

Mulyanto menjelaskan riset balitbang itu berbeda dengan riset di perguruan tinggi atau di lembaga riset pemerintah (LPNK). Penelitian balitbang sifatnya melekat dan menyatu di dalam kementerian teknis. Kekhususan riset terapan yang ada di balitbang kementerian teknis adalah didedikasikan untuk mencari solusi teknis atas berbagai permasalah teknis di direktorat jenderal teknis.

"Karenanya secara kelembagaan ia harus dekat dengan sumber permasalahan teknis untuk mempercepat penggalian masalah teknis dan upaya pengembangan solusi teknis, termasuk penerapannya. Tidak terpaut jarak fisik apalagi keruwetan birokrasi antar kementerian. Bahkan seperti di Balitbang Kementerian Pertanian tersebarnya lahan, lab, SDM dan balai-balai riset di berbagai daerah, muncul karena pengalaman dan kebutuhan manajemen riset hayati, yang membutuhkan respons cepat terhadap perubahan iklim dan musim, termasuk perubahan cuaca ekstrim," papar Irjen Kementerian Pertanian era Presiden SBY ini.

Mulyanto memperkirakan jarak fisik dan birokrasi akan mempersulit koordinasi dan manajemen riset. Dikhawatirkan kondisi ini akan membuat aktivitas riset menjadi tidak berkembang. "Jadi memang dapat dimengerti kalau Menteri Pertanian minta relaksasi atau dispensasi integrasi Balitbangnya dengan BRIN. Dan Komisi terkait di DPR pun menyetujuinya. Kita harus terus berikhtiar agar riset dan inovasi kita berkembang maju dengan manajemen moderen yang handal. Bukan dengan sentralisasi kelembagaan yang sekedar memperpanjang birokrasi yang rentan politisasi," tegas Mulyanto.

Terkait integrasi litbang kementerian ke dalam BRIN, Mulyanto minta Pemerintah mau mendiskusikan ulang tercana tersebut dengan semua pihak terkait. Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik maksud peleburan tersebut. Kalau memang dalam pelaksanaannya menemukan banyak kendala Pemerintah harus berkenan menunda rencana tersebut hingga semua memungkinkan. Bukan dengan memaksakan kehendak seperti sekarang.

"Kita ingin kegiatan riset nasional terus berkembang. Karena itu Pemerintah perlu menciptakan iklim dan ekosistem riset yang kondusif. Kalaupun ada rencana perubahan sistem dan manajemen riset semua harus disiapkan dengan matang. Tidak sporadis seperti sekarang yang ujung-ujungnya membuat peneliti menjadi tidak focus melaksanakan tugas penelitiannya," tandas Mulyanto.***