Pimpinan DPR Kecam Pengepungan dan Penangkapan Warga Wadas

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar angkat bicara terkait insiden penyerbuan yang dilakukan oknum aparat kepolisian bersenjata lengkap terhadap warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah antar kedua belah, tanpa harus melakukan penyerbuan apalagi penangkapan terhadap rakyat. Untuk itu, Ia mengecam tindakan semena-mena aparat Kepolisian tersebut. "Prihatin dan harus ada solusi. Musyawarah, tolong," kata Cak Imin, Selasa (08/02/2022).

Cak Imin menentang cara-cara refresif yang dilakukan aparat terkait pembebasan lahan di kawasan Wadas. Ia mendorong stake holder, pemerintah dan aparat keamanan setempat mencari jalan keluar yang lebih manusiawi.

Kepada Masyarakat, Cak Imin menyarankan agar mau menempuh jalur dialogis sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. "Kekerasan seperti di Wadas harus dihindari. Apapun alasan yang digunakan aparat, tindakan refresif tidak bisa dibenarkan. Harus ada pihak penengah (mediator) agar peristiwa semacam ini tidak terjadi," ujar Cak Imin.

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengatakan ribuan aparat kepolisian menyerbu Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo hari ini, Selasa (8/1/2022).

Staf Divisi Kampanye dan Jaringan LBH Yogyakarta, Dhanil Al Ghifary menyebut ribuan aparat masuk dengan membawa senjata lengkap. "Ribuan aparat sudah masuk ke Wadas ada yang masuk pakai mobil, jalan kaki, bawa senjata lengkap," kata Dhanil, Selasa (8/1/2022).

Dhanil mengatakan ribuan aparat itu melakukan penyisiran desa (swiping) dan menurunkan banner protes penolakan tambang batu andesit. Selain itu, aparat juga mengejar beberapa warga Wadas. "Polisi sedang masuk nyopotin banner ada warga yang dikejar kejar juga," kata dia.

Dhanil mengungkapkan, sebelum aparat kepolisian secara massif masuk ke Desa Wadas, ada warga yang ditangkap secara paksa di sebuah warung kopi (warkop). Ia menyebut penangkapan itu terjadi sekitar pukul 07.00 WIB. "Tadi pagi ada satu warga yang ditangkap tanpa ada kejelasan terus dibawa ke Polsek. Itu warga ditangkap di warkop sekitar jam 7-an," ucapnya.

Ia mengatakan, LBH Yogyakarta saat ini tengah menuju lokasi untuk mendampingi warga Desa Wadas. "Iya (pendamping). Sementara kami masih di jalan," tuturnya.

Sementara itu YLBHI mengatakan internet di Wadas sempat down. Sehingga, warga warga kesulitan untuk mengabarkan kondisi di sana. "Kondisi saat ini, internet di Wadas juga sedang down, sehingga menyulitkan untuk berkabar melalui sosial media. Selain itu ribuan aparat sudah berkumpul di lapangan belakang Polsek Bener, bersenjata lengkap dengan tameng beserta anjing," kata YLBHI dalam twitter @YayasanLBHIndonesia, Selasa (8/2/2022).

Warga Desa Wadas kemudian meneriakkan 'Alerta' atau alarm genting usai diserbu polisi. Alarm genting tersebut disuarakan lewat media sosial sejak Selasa (8/2) dini hari. Arofah, salah satu warga sekitar menyebut bila kedatangan ratusan Polisi tersebut berkaitan dengan rencana penambangan batu andesit yang akan dipergunakan untuk proyek Bendungan Bener. "Polisi masuk mulai masuk jam 9 pagi tadi, ada yang Brimob bersenjata, lewat jalan utama Kaliboto," ujar Arofah.

Kedatangan Polisi ini tentu saja kembali memunculkan traumatis warga yang pernah terlibat bentrok dengan aparat. Terlebih, pemberitahuan bila akan dilakukan pengukuran tanah disampaikan secara mendadak pada Selasa subuh. "Warga itu trauma kalau ada Polisi, apalagi jumlah banyak ada yang bersenjata. Kita ada pemberitahuan itu subuh tadi, mendadak kan," kata Arofah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membenarkan kegiatan pengukuran yang dilakukan di Desa Wadas. Oleh Ganjar, adanya Polisi yang datang tak lepas dari menjaga situasi kamtibmas agar semua berjalan aman dan kondusif. Ganjar pun meminta warga tidak menyikapi secara berlebihan. "Iya ada pengukuran, hanya pengukuran saja kok, tidak perlu ditakuti, tidak akan ada kekerasan," ungkap Ganjar.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi pun mengonfirmasi kegiatan aparat di Wadas tersebut. "Saya ikut di lapangan, di Wadas, memastikan tidak ada kekerasan. Prinsip kami melindungi masyarakat," ujarnya.

Diketahui, warga Wadas sudah melakukan penolakan terhadap penambangan batu andesit untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener sejak 2016. Penolakan tersebut kerap mendapat tekanan dari aparat kepolisian. Pada September 2019 misalnya, LBH Yogyakarta mengatakan saat itu warga juga dikepung oleh polisi dan 11 warga sempat ditangkap.***