Polemik Minyak Goreng, Syarief Hasan: Pemerintah Harus Tegakkan DMO dan Bertindak Tegas

JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta kepada pemerintah untuk betul-betul mempersiapkan kebijakan intervensi pasar yg komprehensif dan tidak sekadar janji untuk memastikan harga minyak yang dijual di pasaran maksimal di harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 14 ribu per liter. Hal ini sangat beralasan karena pemerintah melalui kementerian perdagangan belum juga mampu menahan gejolak harga minyak goreng yang masih tetap dijual dengan harga pasaran Rp 18 ribu, bahkan Rp 23 ribu per liter.

"Yang mengherankan mengapa harga minyak goreng tidak juga turun. Jika pemerintah merasa sudah menunaikan tugasnya dengan menetapkan regulasi HET Rp 14 ribu/liter dan DMO 20 persen, harusnya soal minyak goreng ini sudah selesai. Artinya, regulasi ini hanya diatas kertas, namun tidak terealisasi di lapangan. Atau apakah memang kewajiban DMO itu belum dilaksankan dengan optimal? Semoga tidak sekadar kebijakan partial," ungkap Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini menyatakan bahwa soal gejolak harga harus diikuti dengan inspeksi dan pengawasan, distribusi dan stock yg mendukung di lapangan dan penindakm hukum bila terjadi pelanggaran kebijakan di pasar. Karena ada banyak pelaku dan aspek ekonomi yang mesti diperhatikan. Dari sisi konsumen, kenaikan harga ini berdampak terhadap banyak produk turunan yang membutuhkan minyak goreng. Industri kuliner, misalnya, terutama pelaku UMKM pasti merasakan dampak yang berat dari gejolak harga ini.

“Karena itu saya menekankan betul perkara keberpihakan dan skala prioritas. Pemerintah mesti memiliki sense of crisis, serta tendensi memberdayakan pelaku usaha kecil. Minyak gorengj dari produsen sawit tentu tidak langsung pada konsumen, karena dari sisi distribusi akan melalui pedagang 2 langsung dan tidak langsungdi pasar, terutama di pasar-pasar tradisional. Baik konsumen dan pedagang pasar ini mesti diperhatikan, jangan sampai ada kalangan rakyat kecil yang dirugikan Pemerintah mesti mengambil kebijakan afirmasi agar konsumen dapat membeli minyak goreng dengan harga murah, serta pedagang juga tetap berdaya,” tutup Syarief.***