Sebut Polemik Wadas Murni Urusan Ganjar, PDIP: Mosok Minta Presiden Tanggung Jawab

JAKARTA - Kejadian pengamanan tim pengukur tanah oleh aparat kepolisian berseragam lengkap menjadi sorotan publik pada Selasa (8/2/2022) lalu. Pasalnya diduga terjadi aksi kekerasan yang mewarnai hari tersebut di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Dalam peristiwa itu diketahui ada sebanyak 67 warga diamankan oleh polisi karena dituding sebagai provokator untuk menolak aktivitas tambang batu andesit di desa tersebut. Namun pihak kepolisian sudah melepas warga tersebut usai menjalani pemeriksaan.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang menyebut kejadian tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo beserta jajarannya. "Ini murni tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Gubernur Jateng dan turunannya untuk menyelesaikan," ujar Junimart, Kamis (10/2/2022).

Ia tak ingin Presiden Joko Widodo turut diseret dalam kasus tersebut. "Mosok untuk hal demikian ini ada yang minta Presiden bertanggung jawab," ucapnya.

Lebih lanjut ia menilai kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa ada unsur perencanaan untuk ricuh. Ia pun yakin masalah ini bisa selesai melalui dialog. Dan mengajak semua pihak untuk memahami pokok dasar permasalahan sehingga tidak berkesimpulan untuk menyalahkan pihak-pihak tertentu.

Junimart lalu menghimbau semua elemen masyarakat untuk menunggu penjelasan konkret dari Ganjar dan Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi untuk menjelaskan pokok masalah kisruh di desa Wadas.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf atas peristiwa yang terjadi. Dia pun menyebut bahwa polisi hanya menjalankan tugasnya untuk mengawal aktivitas pengukuran lahan.

"Pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo dan khususnya masyarakat di Wadas. Karena kemarin mungkin ada yang merasa tidak nyaman, saya minta maaf," ucap Ganjar dalam jumpa pers Rabu (9/2/2022).***