Hadirnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Membantu Tingkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dedikasi dan semangat pengabdian Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di seluruh penjuru nusantara yang telah menjadi kepanjangan tangan pemerintah sekaligus menjadi representasi kehadiran negara, dalam berbagai penyelenggaraan program kesejahteraan sosial.

Kehadiran TKSK menjadi oase pelepas dahaga, sebagai solusi atas berbagai persoalan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mengingat masih terlalu banyak masyarakat miskin yang membutuhkan uluran tangan dan masih terlalu sedikit masyarakat yang tergerak hatinya untuk mengabdikan diri menjadi relawan-relawan dan pejuang kemanusiaan bagi sesamanya.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,5 juta orang atau setara dengan 9,71 persen dari total jumlah penduduk. Jika dibandingkan dengan data pada September 2019, sebelum terjadi pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin tercatat mencapai 24,78 juta orang. Artinya pandemi yang telah menggerus sektor kesehatan dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, juga berimplikasi pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat PIlar MPR RI Bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Provinsi Lampung, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Jumat (18/2/22).

Turut hadir antara lain, anggota MPR RI Bustami Zainudin dan I Komang Koheri, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, Rektor Universitas Saburai Lampung Lina Maulidina, dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Provinsi Lampung Fivi Marice Putri.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menjelaskan, di tengah upaya untuk bangkit dan memulihkan diri dari dampak pandemi Covid-19, hadirnya varian baru omicron memaksa semua pihak untuk mengevaluasi dan menata kembali berbagai kebijakan penanggulangan pandemi. Antara lain melalui penyesuaian kebijakan PPKM pada beberapa daerah yang memiliki tingkat persebaran Covid-19 sangat tinggi, seperti Jakarta dan Jawa Barat.

"Tanggal 16 Februari kemarin, tercatat tingkat positivity rate nasional mencapai 18,6 persen, jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan WHO sebesar 5 persen. Penambahan kasus harian Covid-19 juga mencatatkan rekor baru dengan jumlah 64.718 kasus. Ini adalah angka harian tertinggi yang kita alami sejak awal pandemi pada Maret 2020," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini mengapresiasi berbagai langkah dan upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi dengan berbagai dampaknya. Baik pada sektor kesehatan melalui penyelenggaraan vaksinasi massal dan peningkatan layanan fasilitasi kesehatan masyarakat, pada sektor perekonomian dengan berbagai program stimulus dan pemberdayaan ekonomi rakyat maupun pada berbagai sektor lain yang berorientasi pada pengurangan dampak pandemi.

"Disisi lain, dengan masih belum selesainya pandemi, dan dengan masih tingginya angka kemiskinan, tentunya mengisyaratkan bahwa program penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih akan dihadapkan pada beragam tantangan. Namun seberat apapun, komitmen dan semangat untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh kendor. Karena pada prinsipnya, kehidupan yang sejahtera adalah kebutuhan mendasar bagi setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi," pungkas Bamsoet.***