Larangan NU Terlibat Politik Praktis, Hambatan bagi Imin Nyapres

JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf berupaya menjaga hubungan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada jarak yang sama dengan partai lain.

Tegasnya, Gus Yahya tak mau NU terlalu identik dengan PKB sehingga tampak tidak ada beda antara yang dilakukan NU dan PKB. NU adalah PKB, PKB adalah NU. Karena itu, Gus Yahya membuat kebijakan dan sejak awal pencalonannya pada Muktamar ke-34 NU di Lampung telah didengungkan, bahwa NU dilarang ikut dalam urusan dukung mendukung calon dalam kontestasi politik.

Dia menjewer beberapa PCNU dan PWNU yang ikut dalam deklarasi kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon presiden (capres) 2024. Melihat sikap PBNU sekarang, naiknya Gus Yahya ke pucuk menara salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonsia ini jelas menjadi pukulan telak bagi PKB. Hal itu terlihat ketika pada pelantikan Gus Yahya dan pengurus PBNU lain di Balikpapan, Kalimantan Timur, 31 Januari 2022, Cak Imin tidak hadir.

Padahal PKB selalu mengklaim sebagai partai paling sahih untuk nahdliyin, satu-satunya partai yang lahir dari rahim NU. Cak Imin dan PKB juga makin kritis terhadap Kementerian Agama, pos jabatan yang selalu luput dari genggaman kendati identik dengan NU. Sebenarnya PKB sudah biasa mengkritik kebijakan Kemenag, sebutlah sejak era Suryadharma Ali. Hingga dua menteri selanjutnya, mereka adalah orang NU yang ada di PPP, bukan PKB.

Tetapi kritik pada periode ini terasa lain karena yang disasar adalah Yaqut Cholil Qoumas yang tak lain merupakan adik Gus Yahya. Yaqut sendiri adalah kader PKB yang besar dari Banser. Bagaimana pun PKB tetap mengandalkan NU sebagai basis dukungan utama. Tetapi bila penopang utamanya sudah lepas dari tangan, bagaimana peluang Cak Imin di Pilpres 2024?

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno juga melihat bahwa kepengurusan PBNU yang baru tidak menguntungkan bagi PKB maupun Cak Imin. Karena NU secara struktural mengharamkan untuk mendukung hal-hal yang bersifat politik elektoral, termasuk capres. "Iya, PBNU yang baru ini dalam banyak hal memang tidak menguntungkan bagi PKB dan Cak Imin, karena NU secara struktural mengharamkan dukung-mendukung urusan politik," kata Adi saat dihubungi, Senin (21/2/2022).

Oleh karena itu, kata dosen UIN Jakarta ini, tidak heran jika deklarasi dukungan pengurus NU di Banyuwangi dan Sidoarjo berujung pada teguran keras dari Gus Yahya. Sehingga, hal ini snagat merugikan PKB dan juga Cak Imin. Apalagi, Cak Imin sudah dideklarasikan sevagai capres 2024. Padahal selama ini, PKB dan NU dipandang sebagai satu kesatuan. "Itu tentu merugikan bagi PKB, tentu merugikan bagi Cak Imin, karena selama ini publik tahunya kalau melihat PKB ya NU, kalau melihat NU ya PKB, begitu," ujarnya.

Menurut Adi, ini merupakan salah satu bentuk komitmen politik Gus Yahya bahwa untuk Pemilu 2024 mendatang, NU tidak mau punya jagoan di pilpres secara kelembagaan. Tapi, tidak menjadi soal jika ada warga Nahdliyin yang menyatakan dukungannya kepada PKB maupun Cak Imin secara personal. Karena mengklaim NU secara organisasi hanya akan merugikan NU.

"Itu merugikan karena dukungan orang per orang itu kan nggak bisa diukur seberapa kuat, kalau dukungan struktural itu kan dibaca misalnya PCNU Banyuwangi, Probolinggo, itu kan diartikan orang NU Banyuwangi mendukung semua, kan begitu. Sementara dukungan orang perorang susah untuk dikapitalisasi sebagai sebuah dukungan yang kuat,” papar Adi.

Apalagi, Adi melihat, kerugian lain bagi PKB yakni, NU bisa dekat dengan kekuatan politik lainnya selain PKB. Sekarang ini, NU juga membuka hati dengan kader-kader NU yang ada di partai lainnya. Belakangan, Gus Yahya nampak lengket dengan PDIP, bukan hanya karena NU punya sejarah yang panjang dengan PDIP, bahkan Gus Yahya menyebut bahwa PDIP dengan NU senyawa. "Itu tentu kode yang menegaskan bahwa PBNU sekarang juga baik-baik aja hubungannya gitu, bahkan mesra dengan PDIP. Dengan Golkar juga begitu karena di situ ada variabel Nusron Wahid," terangnya.

Adi menambahkan, renggangnya NU dan PKB ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan di Pemilu 2024. Di satu sisi, NU yang selama ini identik dengan PKB tidak ingin menjadi alat politik parpol tertentu, termasuk PKB karena Gus Yahya bukan bagian dari orang kepercayaan Cak Imin. Di sisi lain, Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai capres 2024, tetapi justru kehilangan dukungan dari NU.

"Ini merugikan dan membuat enggak nyaman karena basis pemilih PKB selama ini orangnya NU. Sementara NU struktural diharamkan dalam mendukung mendukung. Meriang itu, uring-uringan pasti PKB dan Cak Imin," tandas aktivis HMI itu.***