Minimal 40 Persen Belanja APBD Disepakati Berasal dari Produk UMKM

JAKARTA - Pemerintah melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Kemendagri dan LKPP, Jumat (25/2/2022), menyepakati minimal 40 persen alokasi belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berasal dari produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito sebagaimana siaran Puspen Kemendagri menyatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo Pemda diminta untuk menciptakan ketahanan ekonomi dengan melibatkan UMKM. Terkait hal ini, Mendagri mengapresiasi e-Katalog LKPP.

"Oleh karena itu LKPP sangat bagus idenya. Langkah beliau adalah membuat e-Katalog, karena dengan e-Katalog kan maka proses lelang menjadi tidak berbelit," tambah Mendagri Tito sebagaimana dikutip GoNEWS.co di Jakarta.

Mendagri menilai, pemanfaatan layanan tersebut bakal membantu pemerintah dalam upaya mencegah korupsi. Pasalnya, proses tersebut membantu upaya penyederhanaan realisasi belanja. Pada kesempatan yang sama, Mendagri memuji langkah LKPP dalam membuat platform toko daring. Melalui toko tersebut, produk-produk UMKM dapat ditawarkan sehingga dapat dibeli oleh Pemda.***