Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
Umum
11 jam yang lalu
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
2
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
Umum
11 jam yang lalu
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
3
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
Ekonomi
12 jam yang lalu
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
4
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
Metropolitan
13 jam yang lalu
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
5
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
Umum
13 jam yang lalu
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
6
Awan Tebal Menghampiri Jakarta, BMKG Prediksi Hujan Turun pada Hari Ini
Metropolitan
19 jam yang lalu
Awan Tebal Menghampiri Jakarta, BMKG Prediksi Hujan Turun pada Hari Ini
Home  /  Berita  /  Metropolitan

PPP: Jangan Cari Alasan yang Tak Masuk Akal hanya untuk Menunda Pemilu 2024

PPP: Jangan Cari Alasan yang Tak Masuk Akal hanya untuk Menunda Pemilu 2024
Anggota Komisi II DPR RI, Syamsurizal. (Foto: Istimewa)
Rabu, 02 Maret 2022 00:14 WIB

JAKARTA - Usulan penundaan Pemilu 2024 yang disuarakan sejumlah elite partai politik harus disertai dengan alasan jelas dan masuk akal.

Sebab menurut Politikus PPP, Syamsurizal yang juga anggota Komisi II DPR RI, sejauh ini usulan penundaan pemilu sebagaimana disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkesan mengada-ada.

"Jangan ke depan ini kita mencari alasan-alasan yang dibuat-buat. Pepatah mengatakan, lebih sulit mencari kerikil di jalan ketimbang mencari alasan," ucap Syamsurizal dalam diskusi virtual PP GMKI se-Indonesia bertema 'Pemilu 2024, Tetap atau Tunda?', Selasa (1/3).

Ia mengingatkan, usulan penundaan Pemilu 2024 yang berimbas pada perpanjangan jabatan presiden jangan sampai mengesampingkan mengorbankan masa depan bangsa dan negara.

Presiden Joko Widodo akan habis masa jabatannya pada 2024 mendatang dan sudah dua periode. Hal itu sudah sejalan dengan konstitusi dan undang-undang. "Inipun sudah sejalan dengan yang disimpulkan dalam Pasal 7 UUD 1945," katanya.

Artinya, kata Syamsurizal, total seorang presiden maksimal hanya dua kali masa jabatan. "Sudah disampaikan juga Pasal 22E bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, MPR, DPRD, DPD sebagai bagian partisipasi politik masyarakat menentukan secara legitimate siapa yang akan mewakili masyarakat," tutupnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Olympic, Voli, Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww