Stabilitas Politik Disebut Terganggu Wacana Tiga Periode Jokowi

JAKARTA - Analis politik dari Universitas Paramadina Septa Dinata berpandangan, wacana tiga periode presiden atau perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan Pemilu telah mengganggu stabilitas politik nasional. Kepada wartawan, Senin (7/3/2022), Ia mengatakan, hal tersebut pula yang memicu reaksi pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

"Saya melihat iya (stabilitas terganggu, red). Jadi, trust orang kepada pemerintah makin terjun bebas, sementara Jokowi butuh soliditas parpol-parpol karena banyak yang harus diurus," ujarnya kepada GoNEWS.co.

Terkait reaksi pemerintah soal wacana 3 periode melalui Menko Mahfud yang mengesankan bahwa Jokowi bersikap mendukung Pemilu 2024, menurut Septa, tak ada jaminan bahwa Jokowi akan bersikap demikian. Bahkan jika yang bereaksi adalah Jokowi langsung, bukan Mahfud.

"Sebetulnya, omongan presiden itu nggak bisa jadi pegangan apakah sebenarnya beliau mau atau tidak (3 periode atau diperpanjang masa jabatannya, red)" kata Septa.

Toh, kata Septa, insan pers telah membuka bahwa wacana penundaan Pemilu merupakan operasi yang melibatkan salah satu Menko kabinet Jokowi.

"Ternyata ada operasi, cuma operasi ini layu sebelum berkembang. Ini operasi dan bawahan-bawahan Jokowi yang melakukan itu, komandannya itu ya Luhut Binsar Pandjaitan kan (berdasarkan investigasi CNN Indonesia, red). Dan nggak mungkin, Pak Luhut berani bertindak tanpa ada lampu hijau dari Pak Jokowi, nggak mungkin," terang Septa.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dikabarkan sempat bertemu dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, khusus untuk membicarakan usulan penundaan Pemilu dan Pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik.

Dalam pernyataannya kepada CNN Indonesia, Zulhas menyatakan bahwa percakapannya dengan Luhut merupakan "komunikasi biasa.".

Seperti diberitakan, sementara wacana penundaan Pemilu/3 periode presiden/perpanjangan masa jabatan presiden menggelinding, Menko Mahfud menyampaikan pernyataan resmi melalui sebuah video pada Senin. Kata Mahfud, "Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan (presiden)."***