Nurut Opung soal Pemilu, PAN Dikabarkan dapat Jatah Menteri di Reshuffle Maret Mendatang

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Luqman Hakim dalam suatu pemberitaan, Selasa (8/3/2022), mengaku mendengar desus terkini soal reshuffle kabinet Jokowi. PAN disebut dapat jatah.

"Infonya akhir Maret ini," kata Luqman dikutip GoNEWS.co dari Sindonews.

"PAN dapet satu menteri plus satu Wamen," sambung Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Lansiran itu menyebut, salah satu alasan wacana reshuffle kabinet ini berkembang lantaran merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin. Sehingga, salah satunya reshuffle ini akan mengakomodir tokoh dari PAN untuk masuk ke dalam kabinet.

Kendati demikian, Luqman menegaskan bahwa kabar yang diketahuinya itu belum bisa dipastikan kebenaran soal kocok ulang tersebut. Termasuk, posisi mana saja yang akan dirombak.

"Belum tau pastinya kapan dan posisinya apa. Masih kabar-kabar sih," pungkasnya.

Dalam hal ini, tak jelas di bagian mana saja PAN disebut merapat ke pemerintahan Jokowi. Tapi sebagai pengingat, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) sempat bicara soal wacana penundaan Pemilu. Ia juga menyinggung tingginya tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Dalam lansiran GoNEWS.co sebelumnya, Analis Politik dari Universitas Paramadina Septa Dinata menyinggung adanya operasi politik terkait wacana penundaan Pemilu/perpanjangan masa jabatan dan periode jabatan presiden. Septa merujuk pada pemberitaan CNN Indonesia.

"Ternyata ada operasi, cuma operasi ini layu sebelum berkembang. Ini operasi dan bawahan-bawahan Jokowi yang melakukan itu, komandannya itu ya Luhut Binsar Pandjaitan kan (berdasarkan investigasi CNN Indonesia, red). Dan nggak mungkin, Pak Luhut berani bertindak tanpa ada lampu hijau dari Pak Jokowi, nggak mungkin," terang Septa kepada GoNEWS.co.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dikabarkan sempat bertemu dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, khusus untuk membicarakan usulan penundaan Pemilu dan Pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik.

Dalam pernyataannya kepada CNN Indonesia, Zulhas menyatakan bahwa percakapannya dengan Luhut merupakan "komunikasi biasa.".***