Usai Minyak Goreng Giliran BBM yang Langka, Begini Tanggapan Legislator Golkar

JAKARTA - Setelah dilanda kelangkaan Minyak Goreng di seluruh negeri, kini masyarakat mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis biosolar.

Bahkan di beberapa daerah BBM solar mulai sulit untuk ditemukan. Berawal dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, lalu merambat ke bagian timur pulau Jawa mulai terjadi antrean panjang biosolar yang sering mengakibatkan kemacetan di jalan.

Menanggapi fenomena ini, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin pun mengaku kelangkaan ini karena sudah over quota 10 persen per Maret, dan cenderung akan meningkat over quota pada beberapa bulan mendatang. "Artinya kita sudah kekurangan quota. Demand naik seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, quota kurang, maka solusinya ya harus tambah quota," tandas Mukhtarudin, Rabu, (30/3/2022).

Selain itu, politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini pun meminta BPH Migas harus meningkatkan pengawasan yang lebih ketat sebagai lembaga berwenang atas pengaturan dan pengawasan BBM. "Terkait penyelewengan iya. Indikasi itu ada. Dan BPH migas sudah menemukan beberapa penimbunan dan penyelewengan. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan menjadi penting. Pengawasan oleh BPH Migas dan penindakan oleh aparat berwenang," beber Mukhtarudin.

Mukhtarudin mengatakan selain penambahan penyaluran di wilayah yang mengalami peningkatan signifikan, PT Pertamina juga harus melakukan koordinasi dengan BPH Migas untuk fleksibilitas pengalihan kuota BBM di wilayah yang realisasinya masih di bawah target, ke wilayah lain yang sudah over kuota.

"Sekarang kan gini. Kuota sekarang kan berbasis SPBU, yang di daerah padat dan lalu lintas ramai cepat habis. Ketimbang SPBU di tempat yang kurang padat dan lalu lintasnya tidak ramai, Sementara fleksibilitas untuk memindahkan quota SPBU saat ini kurang fleksibel," imbuh Mukhtarudin.

Oleh karena itu, Mukhtarudin berharap ada kebijakan quota berbasis Provinsi atau kabupaten tidak lagi quota berbasis SPBU, sehingga PT Pertamina lebih leluasa untuk mengalihkannya.

Kendati demikian, Komisi VII DPR RI meminta agar kuota Solar subsidi pada tahun ini ditambah sebanyak 2 juta kilo liter (kl) tahun ini. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mengamankan pasokan Solar di dalam negeri.

"Mengingat tren pertumbuhan ekonomi kita naik di atas 5 persen. Nah quota BBM harus perlu ditambahkan. Demand tinggi, Aktivitas naik proyek banyak bergerak, maka Idealnya penambahan quota menjadi 17 juta kl. Jadi harus tambah 2 juta lagi," pungkas Mukhtarudin.***