Harga Pangan Naik, Legislator PAN Dorong Perbaikan Tata Niaga Sejumlah Badan/Institusi

JAKARTA - Anggota Komisi VI Fraksi PAN DPR RI Intan Fauzi kepada wartawan parlemen di Jakarta, Kamis (21/4/2022), menyatakan dorongan agar pemerintah melakukan sejumlah langkah menstabilkan harga pangan. Tata niaga sejumlah badan/institusi juga diminta untuk dibenahi.

Pertama, terkait mahal dan langkanya minyak goreng, pemerintah harus tegas menegakkan aturan HET (harga eceran tertinggi). Cabut izin pengusaha nakal yang melanggar ketentuan.

"Pemerintah sudah mengeluarkan aturan HET, ketentuan ini harus dipatuhi oleh para pengusaha. Bicara HET, ada regulasi dan pengusaha itu bisa melakukan usaha karena ada izin, kalau melanggar ketentuan yang dibuat pemerintah, cabut izin usahanya. Ini harus secara tegas, aturan sudah dibuat harus ada sanksi yang tegas. Sehingga harga itu bisa sesuai sampai di masyarakat," kata Intan sebagaimana dikutip GoNEWS.co.

Kedua, lanjut dia, terkait kenaikan sejumlah komoditas pangan, Ia mendorong setiap instrumen (badan/kementerian/lembaga) yang ada agar bekerja lebih optimal. Toh, persoalan kenaikan harga jelang hari raya adalah persoalan rutin yang terjadi saban tahun.

"Ini masalah yang dari tahun ke tahun, harusnya bisa diselesaikan. Kita sudah punya Badan Pangan Nasional, kita punya Bulog yang mengatur 9 bahan pangan pokok, ada Satgas Pangan, ada Kementan, Kemenperin, dan lain-lain. Harusnya masalah kenaikan harga pangan ini bisa selesai," ujarnya.

Ketiga, terkait dengan ketergantungan impor sapi dari Australia dan kerbau dari India, menurutnya Indonesia seharusnya menjadi pengekspor. Toh, dulu saja Indonesia pernah jadi pengekspor.

"Dulu Indonesia adalah pengeskpor gula kenapa kita sekarang ketergantungan pada impor? Kedelai makanan umum masyarakat Indonesia bahkan bisa dikatakan seharusnya harga terjangkau dan murah tetapi kedelai ketergantungan juga dari impor," tanya Intan.

Terakhir, Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (Puan) ini menyatakan bahwa Indonesia seharusnya memiliki buffer stock.

"BUMN harus punya buffer stock. Untuk jangka pendek atau jangka panjang kita bisa mandiri pangan dari sisi pertanian peternakan perikanan," kata Intan.

Ia menjelaskan, untuk cabai misalnya, bahan pokok bumbu masakan ini juga naik harganya sehingga harus ada cold storage. "Ini untuk menjaga ketersediaan pasokan, saat pasokan itu berkurang, buffer stock ini bisa dikeluarkan. Karena masih ketergantungan impor, harga di negara pengekspor tinggi, ya kita punya buffer stock di sini sehinga harga bisa stabil," kata Intan.

"Buat rakyat yang terpenting kestabilan pasokan dan harga, sesederhana itu. Jadi, di situlah peran pemerintah, sudah terlalu banyak badan/institusi, ini harus diperbaiki tata niaganya," pungkasnya.***