Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
Nasional
19 jam yang lalu
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
2
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
Kemenpora
24 jam yang lalu
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
3
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
Metropolitan
20 jam yang lalu
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
4
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
Sepakbola
19 jam yang lalu
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
5
Optimalisasi Kemampuan Multiposisi Rizky Ridho
Sepakbola
19 jam yang lalu
Optimalisasi Kemampuan Multiposisi Rizky Ridho
Home  /  Berita  /  Kriminal

PAN: Mau Tidak Mau Pemerintah Harus Sediakan Vaksin Halal

PAN: Mau Tidak Mau Pemerintah Harus Sediakan Vaksin Halal
Ilustrasi vaksin halal. (foto: ist./elements envanto)
Sabtu, 23 April 2022 06:05 WIB
JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung tentang keharusan pemberian vaksin halal bagi warga muslim.

"Akibat putusan MA tersebut, pemerintah mau tidak mau harus menyediakan vaksin halal dalam setiap pelaksanaan vaksinasi," kata Saleh sebagaimana dikutip GoNEWS.co, Sabtu (23/4/2022).

Fakta saat ini, ada banyak anggota masyarakat yang enggan mengikuti vaksinasi karena alasan kehalalan vaksin yang tersedia. Dengan putusan MA kemarin, menurut Ketua DPP PAN itu, seluruh masyarakat diharapkan akan bersedia untuk segera divaksin.

"Kementerian kesehatan perlu diingatkan agar mematuhi putusan MA. Jangan lagi mencari alasan-alasan. Situasinya tidak lagi sesulit di awal pandemi. Pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk mengadakan vaksin halal," kata Saleh.

Anggota komisi bidang kesehatan nasional di DPR RI ini mengungkapkan, sejak lama vaksin halal telah disuarakan di parlemen. "Tetapi memang aneh, tuntutan itu belum dilaksanakan oleh pemerintah. Tidak jelas alasannya mengapa pemerintah tidak menjadikan hal ini sebagai prioritas utama".

Sebelumnya, MA memutus judicial review Perpres No. 99/2020 yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI).***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Voli, Nasional, Kriminal, SEA Games, DKI Jakarta
wwwwww