Hepatitis Penyebaran Baru atau Bawaan Vaksin? Siti Fadilah Desak Pembentukan Medical Intelejen TNI
"Kita jangan terlambat. Ini soal keselamatan rakyat dan sistim pertahanan nasional. Makanya lembaga medical intelejen sudah sangat dibutuhkan TNI," kata Siti sebagaimana dikutip GoNEWS.co di Jakarta.
Sampai saat ini menurutnya, polemik tentang asal usul kemunculan hepatitis akut di beberapa negara masih terus berlangsung.
"Kita musti ada penelitian sendiri yang valid dan kredibel untuk memastikan apakah ini penyebaran baru atau bawaan dari vaksinasi Covid-19. Saatnya sistim pertahanan kita memiliki otoritas keilmuan untuk meneliti dan memastikan asal usulnya. Agar kita menghadapinya secara tepat," kata Siti.
Menurut Siti, pelajaran dari pandemi Covid-19 sangat berharga; negara harus segera melengkapi sistim pertahanan dengan laboratorium yang kuat untuk menghadapi kemungkinan bioweapon dan biowarfare di masa depan.
Siti Fadilah kembali mengingatkan bahwa Bill Gates, sebagai figur penting dalam pandemi Covid-19 telah berkali-kali mengingatkan kemungkinan adanya pandemi baru pasca Covid-19 yang mengancam keselamatan umat manusia.
"Peringatan Bill Gates tidak bisa dipandang enteng. Kita justru harus segera bersiap, tidak cukup di bidang kesehatan tapi juga secara militer. Saya yakin TNI dan intelejen kita mampu. Pak Jokowi jangan terlambat," tegasnya.
Dengan adanya lembaga medical intelejen maka penelitian berbagai penyakit yang muncul di tengah masyarakat sejak awal bisa di bawah kepemimpinan TNI sebagai organisasi terkuat yang bertanggungjawab atas pertahanan negara dan keselamatan seluruh rakyat.
"Jadi semua terintegrasi dan terpimpin, jangan sendiri-sendiri lagi. Sehingga penanganannya sudah berbeda dengan saat menghadapi pandemi Covid-19," tegasnya.
Siti Fadilah yakin para ahli penyakit menular Indonesia saat ini sedang sibuk meneliti asal usul dan bagaimana menghadapi kemungkinan wabah hepatitis.
"Para ahli, peneliti dan dokter harus dipimpin oleh lembaga medical intelejen ini. Jangan tiba-tiba masyarakat justru diwajibkan vaksinasi lagi, tanpa penelitian yang valid dan hanya mengikuti maunya internasional," ujarnya.***
Editor | : | Muhammad Dzulfiqar |
Kategori | : | Nasional, Kesehatan, DKI Jakarta |