Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
14 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
14 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
14 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
4
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
KONI
14 jam yang lalu
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
5
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
15 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Home  /  Berita  /  Kriminal

Final! DPR Tak Lanjutkan Proyek Gorden

Final! DPR Tak Lanjutkan Proyek Gorden
Sekjen DPR RI Indra Iskandar saat diwawancara wartawan di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022. (foto: ist./dpr)
Selasa, 17 Mei 2022 19:39 WIB
JAKARTA - Sekretariat Jenderal dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI sepakat tak melanjutkan proyek gorden rumah jabatan anggota parlemen. Demikian disampaikan Sekjen DPR RI Indra Iskandar kepada wartawan parlemen di Jakarta, Selasa (17/5/2022), usai diskusi dengan BURT mencapai kesimpulan.

"Jadi hasil diskusi kami dengan pimpinan BURT dan anggota BURT, kita berkesimpulan untuk tidak dilanjutkan," kata Indra sebagaimana dikutip GoNEWS.co.

Menurut Indra, keputusan ini dipilih karena DPR RI juga menimbang situasi pandemi Covid-19, dimana dampak ekonomi dirasa oleh rakyat. Tapi itu bukan berarti pengadaan gorden ini tak perlu, karena bagaimana pun, gorden rumah dinas anggota DPR RI belum diganti selama hampir 3 periode masa jabatan dewan alias 13 - 14 tahun, lantaran tidak tercukupinya anggaran. Selama periode itu, anggota dewan mengganti sendiri gorden dengan anggaran mandiri.

Tepis Dugaan Hengki-Pengki

Indra memastikan bahwa proses lelang proyek gorden, vitrase dan blind rumah jabatan anggota (RJA) DPR RI Kalibata telah memenuhi peraturan.

Soal harga, DPR mencari harga tengah berdasarkan hasil survei konsultan ke pasaran. Tapi, berdasarkan aturan pula, perusahaan pelaksana pekerjaan harus memenuhi syarat administratif dan syarat teknis. Lalu pada perjalanannya, dari 49 perusahaan yang mendaftar hanya 3 perusahaan yang melakukan penawaran dan dari ketiga perusahaan itu hanya hanya 1 perusahaan yang memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis hingga akhirnya ditetapkan sebagai pemenang.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Nasional, Kriminal, DKI Jakarta
wwwwww