Ekspor Minyak Sawit Dicabut, DPR: Semoga Harga Migor Terkendali

JAKARTA - Presiden Jokowi mengumumkan pembukaan kembali larangan ekspor produk minyak sawit termasuk minyak goreng (Migor) dan CPO.

Anggota Komisi IV DPR, Azikin Solthan berharap dengan dibukanya kran ekspor tersebut dapat mengembalikan harga eceran minyak goreng sesuai dengan harapan masyarakat tanpa terpengaruh ekspor produksi minyak sawit.

"Dengan ekspor minyak goreng dibuka kembali dengan catatan harga dalam negeri tidak terpengaruh adanya ekspor dan jangan sampai kita sibuk ekspor minyak goreng tapi harga dalam negeri tidak diperhatikan," kata Azikin kepada wartawan, Jumat (20/5/2022).

Legislator Partai Gerindra ini menilai, Indonesia sebagai negara kedua penghasil minyak sawit diduni hendaknya dapat memberikan kemudahaan dengan upaya meminimalisir harga minyak goreng supaya tidak lagi meroket bahkan hilang dari peredaran karena sibuk melakukan ekspor.

"Jadi kita harapkan walaupun ada pembukaan ekspor tapi kondisi harga minyak goreng dalam negeri tetap terkendali sesuai dengan penetapan harga pemerintah.Jangan seperti dulu lagi karena ekspor, harga dalam negeri naik bahkan sampai minyak goreng hilang dipasaran," tegas mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.

Sekedar informasi, Sejak kebijakan larangan ekspor minyak goreng pemerintah melakukan langkah ketersediaan minyak goreng. Pasokan minyak goreng terus bertambah di lapangan berdasarkan pantauan di lapangan karena kebijakan larangan ekspor. Selain itu terjadi penurunan harga minyak goreng rata-rata nasional.

"Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit petani dan pekerja dan tenaga pendukung lainnya maka saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022 ," kata Jokowi dalam pernyataan resminya, Kamis (19/5/2022)

Sebelumnya Presiden Jokowi secara resmi melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya, termasuk crude palm oil (CPO), mulai hari ini, Kamis 28 April 2022. Kebijakan ini merupakan revisi dari pernyataan pemerintah sebelumnya yang masih membolehkan ekspor CPO. Kebijakan ini hanya bertahan kurang lebih 3 pekan saja.***