Pemerintah Diminta Antisipasi Efek Domino Menaikkan Harga BBM

JAKARTA - Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan kepada wartawan, Kamis (18/8/2022), rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi disebut akan memberi efek domino, dimulai dari inflasi sampai ke pertumbuhan ekonomi nasional.

"BBM subsidi naik berapapun, itu akan memicu tambahan inflasi. Taruhlah naik hanya 10%, tetapi kenaikan itu akan memicu inflasi," kata Piter sebagaimana dikutip GoNEWS.co.

Baca Juga: Transformasi Corong Suara Rakyat di Era Komunikasi Baru  

Baca Juga: Cadangan BBM Subsidi Menipis, PKS Minta Perketat Pengawasan 

Lebih lanjut dia menjelaskan, kenaikan harga BBM akan mempengaruhi harga bahan pokok, baik bagi masyarakat maupun produsen. "Produsen tidak bisa lagi menahan, dan akan mentransmisi kenaikan harga bahan baku,"tambah Piter.

Kenaikan harga bahan pokok sudah pasti akan memicu inflasi. Sebelumnya, tercatat inflasi pada Juli 2022 secara year on year (YoY) mencapai 4,94 persen.

Baca Juga: Diam-diam Harga Mi Instan Beneran Sudah Naik, Ini Buktinya! 

Baca Juga: BLT Lebih Tepat Ketimbang Subsidi BBM, Menurut Indef 

"Kalau BBM subsidi ini dilepas, saya sangat yakin inflasi bisa bergerak liar, bahkan bisa diatas 8%. Ini yang kita khawatirkan, kalau sampai 8%, apa yang sejauh ini dibanggakan pemerintah, inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi bagus, kita tidak bisa klaim lagi," ungkap Piter.

Penerimaan negara tahun ini kata dia, masih sehat, karena masih ada surplus dari kenaikan harga komoditas. Surplus ini membuat belum ada urgensi untuk menaikkan harga BBM. Namun pemerintah berulang kali mengatakan, bahwa tantangan di tahun depan akan lebih nyata dan pemerintah perlu bijak dalam menggelontorkan anggaran.

Baca Juga: Berkat Shock Absorber, Menko Airlangga: Inflasi Masih Terkendali 

Baca Juga: BLT Lebih Tepat Ketimbang Subsidi BBM, Menurut Indef 

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, pemerintah berencana menggelontorkan subsidi sebesar Rp297,1 triliun. Adapun subsidi ini terdiri dari Rp210,6 triliun untuk subsidi energi dan Rp86,5 triliun untuk subsidi non energi. Anggaran subsidi ini, jauh lebih rendah dari realisasi subsidi energi yang mencapai Rp502T di tahun ini.

Sementara, Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Baca Juga: Solar Langka, Polda Riau Tangkap 18 Penimbun BBM Subsidi 

Baca Juga: Pertamina Harus Jelaskan ke Rakyat soal Biaya Tambahan Melalui Aplikasi saat Beli BBM 

Sampai saat ini, belum ada keputusan pemerintah terkait harga BBM bersubsidi, namun pemerintah memastikan bahwa mereka mempertimbangkan segala hal terkait rencana ini.

"Tentu Apabila ada penyesuaian kita sedang mengkalkulasi juga kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kompensasi dalam berbagai program," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Airlangga: KIB Jaga Stabilitas Politik Indonesia 

Baca Juga: Menko Airlangga: Probabilitas Resesi Hanya 3% 

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan upaya pemerintah untuk menjaga subsidi BBM agar tidak menimbulkan laju inflasi tinggi seperti yang sekarang terjadi di banyak negara.

Pemerintah terus mengerahkan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mendorong agar program kebijakan terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi juga komunikasi secara efektif dengan masyarakat.

Baca Juga: Ketua DPD RI: Kita Nantikan Efek Domino dari Peresmian Bandara di Purbalingga 

Baca Juga: Jokowi Dinilai Punya Efek pada Relawan, Tapi Tidak pada Pemilih 

"Sehingga tentu tantangan hyperinflation (Hiperinflasi) kelihatannya bisa kita tangani di tahun ini. Demikian pula di tahun depan," tandasnya.***