Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
17 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
17 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
17 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
4
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
KONI
17 jam yang lalu
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
5
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
17 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
6
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
16 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Pengamat: Koalisi Masih Cair, Parpol Cenderung Pragmatis Menuju 2024

Pengamat: Koalisi Masih Cair, Parpol Cenderung Pragmatis Menuju 2024
Para Ketum Parpol anggota KIB dalam suatu kesempatan. (foto: ist.)
Rabu, 24 Agustus 2022 03:50 WIB

JAKARTA - Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana mengatakan kepada wartawan, Selasa (23/8/2022), Parpol di Indonesia relatif pragmatis sehingga ikatan koalisi maish cair. Pernyataannya merujuk pada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Gerindra-PKB, juga poros Nasdem-PKS-Demokrat.

"Masih saling lirik melirik, masih tahap awal, belum ada yang mengikat satu sama lain, meski secara formal mereka bilang, KIB ada, Nasdem-PKS-Demokrat, belum ada pengantinnya belum ada," jelas Aditya sebagaimana dikutip GoNEWS.co.

Meski telah bergabung dengan sebuah Koalisi maupun merapat pada poros tertentu, Parpol masih terus menjajaki peluang sehingga bisa saja nantinya ada perubahan.

Sementara itu Parpol sedang lirik melirik, lembaga survei memasangkan sejumlah nama elit sebagai eksperimen. "Eksperimen itu dalam konteks menggalang dukungan, atau memastikan bahwa si A cocok dengan si B atau B cocok dengan yang lain. Mungkin bisa terjadi atau tidak," jelas Aditya.

Dengan nama-nama yang beredar ini bisa menjadi panduan atau bahkan nilai tawar bagi elit tersebut dan Parpolnya. "Pada dasarnya Parpol belum punya satu kesamaan dan ideologis untuk memudahkan mereka untuk melekat satu sama lain, jadi masih sangat cair," tandas Aditya.

Dia menduga, Parpol maupun koalisinya masih akan menahan diri untuk mengumumkan capres dan cawapres mereka. Baru pada awal tahun depan, akan terang benderang kemana arah dan pilihan mereka.

Memperbesar KIB

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam mengemukakan sejumlah analisis terkait kabar bergabungnya partai dalam gerbong Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Menurutnya, wacana tentang rencana masuknya partai politik lain ke KIB masih sebatas wacana. Kabar itu memang santer sejak bulan lalu, namun hingga pertemuan KIB di Jawa Timur minggu lalu, hal itu belum terbukti.

"Hal itu mengindikasikan, partai-partai masih belum yakin dan butuh menimbang ulang keputusan untuk bergabung dengan KIB," ujarnya.

Jika nantinya akan ada partai lain dalam gerbong KIB, maka KIB akan mendapati sejumlah keuntungan yakni memperbesar peluang memenangkan Pilpres 2024.

"Plus minus koalisi besar memang terletak pada potensi kemungkinan menangnya yang lebih besar dan dukungan parlemen yang kuat saat nanti di pemerintahan," tambahnya.

Sebelumnya, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menanggapi Partai Demokrat yang mengungkapkan butuh koalisi besar untuk memenangkan Pemilu 2024 dan menjalankan pemerintahan. PAN, sebagai salah satu anggota KIB, menyetujui wacana koalisi besar dan mengajak Demokrat untuk bergabung bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Golkar dan PPP.

Meski demikian, menurut Umam, koalisi besar tidak menjamin penuh kemenangan. Sejarah Pilpres 2004 dan 2014 telah membuktikan. Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didukung koalisi kecil pada Pilpres 2004. Begitu pula Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014. Keduanya menang berkat popularitas dan elektabilitas.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Metropolitan, Nasional, DKI Jakarta
wwwwww