Harga BBM Resmi Naik, Demokrat Tuding Pemerintah Tak Punya Empati ke Rakyat

JAKARTA - Pemerintah secara resmi telah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pengumuman ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.

"Pertalite dari Rp 7.650 jadi Rp 10.000. Solar subsidi dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800. Pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500," kata Arifin Tasrif.

Dengan demikian, Pertalite naik 30,7%, solar naik 32%, dan Pertamax nonsubsidi naik 16%. Harga baru ini berlaku 1 jam sejak diumumkan, atau mulai Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Menanggapi pengumuman itu, Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo mengatakan, pemerintah tidak punya empati terhadap rakyat. Mengenai waktu kenaikan kata Sartono, pemerintah seolah-olah tidak memikirkan kegiatan ekonomi yang sedang berjalan di akhir pekan ini.

"Pemerintah kehilangan rasa empati terhadap rakyat. Biasanya kenaikan harga BBM dilakukan di pergantian hari untuk mempermudahkan adaptasi dari kenaikan harga. Ini siang hari terkesan mendadak. Bayangkan rakyat kecil seperti angkot, supir truk dan lain-lain yang ditengah perjalanan harus menyesuaikan," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (03/9/2022).

Ia juga mengaku heran dengan pengumuman tersebut. Pasalnya kata Sartono, beberapa hari yang lalu Pemerintah telah menurunkan harga BBM seperti Pertamax Turbo sebagai imbas dari turunnya harga minyak dunia ke level USD 80?. "Pertanyaanya adalah, apabila trendnya turun kembali bagaimana?," tanya Sartono.

"Apakah pemerintah sadar kenaikan harga BBM akan berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat?. Inflasi akan mengalami kenaikan dan juga harga bahan pangan akan kembali naik. Kenaikan harga Pertalite dan Solar akan mempengaruhi masyarakat termasuk kelas menengah karena mereka akan mulai menahan belanjanya. Penahanan belanja masyarakat akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul, serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya target-target pemulihan ekonomi pemerintah tidak sesuai target," tandasnya.

Partai Demokrat kata Dia, sudah menyampaikan aspirasi rakyat yaitu tidak menaikkan harga BBM. Jika suara aspirasi rakyat tidak didengarkan oleh pemerintah, maka pihaknya meyakini, rakyat akan semakin menjerit.

"Bagaimana rakyat dapat sejahtera. Kami akan terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dalam penyaluran subsidi bbm agar semakin tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran yang ada. Pemerintah tetap harus melakukan pekerjaan rumah dengan mengendalikan penyaluran BBM Subsidi. Kenaikan bukanlah solusi yang dikehendaki rakyat," pungkasnya.***