Yorrys Raweya Sebut Pembunuhan di Papua Bukan Kejadian Biasa

JAKARTA - Peristiwa pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 (empat) warga sipil Papua pada 22 Agustus 2022 di SP 1 Mimika Baru, kembali menjadi sorotan di tengah upaya menciptakan suasana kondisif di Tanah Papua.

Pendekatan keamanan dan ketertiban justru berbuah sebaliknya. Sebab perilaku biadab tersebut melibatkan 6 (enam) orang oknum prajurit TNI Angkatan Darat dari Satuan Brigif 20/IJK/3/Kostrad.

Anggota DPD Dapil Papua Yorrys Raweyai menyebut perstiwa tersebut bukan sekadar kriminal biasa tapi diduga memiliki motif ekonomi serta korban sipil Orang Asli Papua (OAP). Hal ini memerlukan pengusutan lebih jauh dan mendalam. Nama besar institusi TNI menjadi taruhan di tengah perubahan paradigma pendekatan yang sedang digalakkan oleh Panglima TNI Andika Perkasa.

"Sejak awal dilantik sebagai Panglima Andika Perkasa, berulang kali menyuarakan bahwa kehadiran TNI di Papua bertujuan untuk mengajak masyarakat Papua untuk mencintai NKRI. TNI juga mengutamakan tugas sebagai pelindung dan penyelamat warga dari ancaman. Namun paradigma itu menjadi runtuh oleh ulah oknum," ujar Yorrys.

Dengan demikian menurutnya pembunuhan sadis tersebut bukanlah kriminal biasa. Dari tindakan tersebut berdampak besar bahkan dapat meruntuhkan kepercayaan yang sedang dibangun oleh TNI, termasuk pemerintah.

"Peristiwa pembunuhan warga sipil di Timika bukan sekadar kriminal biasa. Mereka yang menjadi korban adalah orang-orang asli Papua. Sementara dugaan pelaku adalah oknum-oknum TNI, beberapa di antaranya adalah perwira. Motifnya pun ditengarai soal ekonomi. Dampaknya tidak kecil, sangat besar, melbatkan institusi dan warga asli yang nantinya akan cenderung sensitif," tegasnya.

Yorrys telah mengagendakan pertemuan dengan jajaran Mengkopolhukam untuk membicarakan berbagai kejadian terkini di Papua. Hal ini juga ditujukan untuk merespons situasi politik pasca lahirnya 3 daerah Otonomi Baru di Papua.

"Atas nama MPR for Papua, kami telah mengagendakan pertemuan dengan jajaran Menkopopolhukam dalam waktu dekat, mungkin pekan depan," tambahnya.

Dia menekankqn nama baik institusi negara harus terjaga di tengah situasi sosial, politik dan keamanan yang sedang dinamis. Apalagi dalam waktu dekat, Indonesia sedang menyiapkan diri tuan rumah pertemuan KTT G-20 yang menghadirkan negara-negara ekonomi besar dunia.***