Fraksi PKS DPR Walk Out Tolak Kenaikan Harga BBM, KNPI Riau: Merekalah Partai Wong Cilik Sebenarnya

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) walk out dari sidang paripurna DPR RI dalam agenda pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, Selasa (6/9/2022) kemarin.

Aksi tersebut mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat termasuk dari ormas Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus mengatakan, aksi walk out Fraksi PKS adalah bentuk aksi Pro Rakyat yang membuat kagum seluruh Negeri.

"Ini sungguh luar biasa, PKS benar-benar menunjukkan keberpihakannya sebagai 'Partai Wong Cilik", yang peduli terhadap kepentingan rakyat dengan membela dan mempertahankan aspirasi rakyat terkait penolakan kenaikan harga BBM," ujar Larshen Yunus melalui pesan Whatsapp kepada GoNews.co, Rabu (07/9/2022).

Terkait dengan naiknya harga BBM subsidi menurut Larshen, Presiden Joko Widodo benar-benar menjadi korban politik balas budi, yang telah mempertontonkan sifat aslinya sebagai perwakilan dari kaum Oligarki. "Kami sangat menolak dan menyesalkan sikap Presiden Jokowi. Terutama bagi partai pengusung utama, PDI Perjuangan. Bagi kami, permasalahan ini mesti ditanggapi serius. Jangan sampai Republik Indonesia beserta para pejabatnya tunduk atas tekanan Oligarki," tandasnya.

Sebagai bentuk protes, menurut Larshen, KNPI Riau juga akan bersikap tegas. Termasuk salahsatunya adalah dengan mengimbau masyarakat agar tidak lagi memilih partai yang tidak pro rakyat di Pemilu 2024 mendatang. "Kami akan mengeluarkan imbauan resmi agar menenggelamkan PDI-P di Provinsi Riau. Stop pilih partai Oligarki," tegasnya.

Imbauan tersebut kata Larshen, tidak hanya sebatas lisan, tapi pihaknya juga akan memasang spanduk di tiap sudut kota dan desa. "Ini kita lakukan agar masyarakat tahu, partai mana saja yang benar-benar Wong Cilik, yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dan partai mana saja yang tidak membela kepentingan rakyat," tukasnya

"Jujur kami sampaikan, saat ini menurut kami hanya PKS yang benar-benar bisa disebut partai 'Wong Cilik'. Rakyat harus tahu siapa saja wakil rakyatnya yang benar-benar Amanah. Untuk Riau, kita punya banyak tokoh, salahsatunya wakil kita di Senayan, yakni Ustadz Dr Syahrul Aidi Maazat," pungkas Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini.

Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) walk out dari sidang paripurna DPR RI, Selasa (6/9) kemarin. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menilai hal itu bentuk penolakan atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. "Saya menghadiri sidang paripurna DPR RI bersama seluruh anggota Fraksi. Kami mengambil sikap walk out dari rapat paripurna, ini sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah yang tetap menaikkan harga BBM di tengah penolakan luas oleh masyarakat," ucap Syaikhu dalam keterangannya, Rabu (7/9/2022).

Syaikhu menuturkan sikap yang diambil itu bentuk komitmen PKS membela rakyat. Syaikhu mengatakan pihaknya tidak ingin melihat rakyat semakin menderita akibat kenaikan harga BBM. "Sikap yang kami ambil sebagai bentuk komitmen terhadap rakyat, PKS berdiri bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM. Kami tak mau rakyat semakin berat beban hidupnya dan kian menderita," kata Syaikhu.

Diketahui, seluruh anggota DPR Fraksi PKS meninggalkan ruangan saat rapat paripurna sedang berlangsung. Mereka tampak berdiri dengan mengangkat kertas bertuliskan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, termasuk Presiden PKS Ahmad Syaikhu, yang juga anggota Komisi I DPR RI. Dalam rapat, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto melakukan interupsi sebelum Menteri Keuangan menyampaikan paparan terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.

Dalam interupsinya, Mulyanto menyampaikan suara PKS tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan melakukan walkout. "Izin interupsi, Pimpinan. Kami menyatakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Kami mendukung demo masyarakat atas penolakan ini," kata Mulyanto.***