Tak Hanya Walk Out, Fraksi PKS Setuju Gaji dan Pensiun DPR Dipotong untuk Tambal Dana Subsidi BBM

JAKARTA - Sikap fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tetap tegas terhadap putusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi.

Fraksi PKS memilih walk out dari sidang paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, pada Selasa (6/9), sebagai bentuk penolakan atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.

Selain itu, Fraksi PKS pada prinsipnya juga setuju jika gaji anggota dewan dipotong atau uang pensiunan anggota dewan dihapus, untuk menutupi kekurangan dana subsidi, sebagaimana dikeluhkan pemerintah.

"Apa yang terbaik untuk rakyat dan kemaslahatan umat, bangsa, dan negara kita setuju saja," kata Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu, Rabu (7/9/2022).

Terlebih, sesal Mulyanto, penghematan yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai pemborosan anggaran dinilai salah sasaran. Mulai dari subsidi pajak mobil mewah, pembangunan yang tidak prioritas seperti IKN hingga proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sangat dipaksakan.

Termasuk, imbuh Mulyanto, anggaran yang tidak terserap di berbagai kementerian dan lembaga; acara rapat dan peresmian yang mewah-mewah. "Gerakan penghematan ini penting digemakan oleh Pemerintah dan kita semua," demikian Mulyanto.

Sebelumnya, Fraksi PKS melakukan walk out dari sidang paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, pada Selasa (6/9/2022). Aksi itu merupakan bentuk penolakan atas keputusan pemerintah menaikan harga BBM.***