Diteror Usai Data Dibobol Hacker Bjorka, Cak Imin Berhenti Gunakan WhatsApp

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku menjadi korban serangan siber sehingga ratusan pesan WhatsApp dikirim ke handphonenya. Menurut Cak Imin, hal ini merupakan bukti berbahaya data dibocorkan oleh hacker.

"Iya saya juga heran. Ini mengerikan karena WA saya mulai jam 9 itu, WA saya itu ratusan WA masuk. Berbagai macam. Itu karena bocor. Di situ bahayanya," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Cak Imin mengatakan, untuk sementara waktu tidak menggunakan WhatsApp akibat serangan siber tersebut. Sebab banyak pesan bermacam-macam yang masuk ke aplikasi WhatsApp karena nomor teleponnya bocor.m''Karena itu saya mengundurkan diri dari WA hari ini. Karena WA saya bocor dengan macam-macam isinya," ujar dia.

Namun, Cak Imin belum berminat untuk mengganti nomornya. Hanya istirahat menggunakan WhatsApp. Ketua Umum PKB ini juga membantah memanfaatkan sosok hacker bernama Bjorka untuk kampanye. Dia mengaku tidak kenal. "Saya enggak. Itu bukan saya. Bukan saya. Saya tidak tahu sama sekali itu. Itu siapa. Jangan-jangan orang yang mau menjelekkan saya juga saya enggak tahu," kata Cak Imin.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan data-data yang disebar hacker Bjorka merupakan data-data yang bersifat umum dan sebagian merupakan data-data yang lama.

"Data-data itu setelah ditelaah sementara, adalah data-data yang sifatnya umum. Data-data umum, bukan data-data spesifik. Dan bukan data-data yang ter-update sekarang, sebagian data-data yang lama," kata Johnny seperti dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/9/2022).

Menkominfo mengungkapkan akan ada Emergency Response Team untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia, serta menjaga kepercayaan publik. Tim tersebut juga akan terdiri dari empat lembaga yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana mereka akan melakukan assessment berikutnya.

Johnny melanjutkan, terkait komunikasi publik, media diminta untuk tidak memberitakan sesuatu yang menimbulkan kebingungan kepada masyarakat. "Ini data sangat strategis dan bisa juga terkait dengan sovereignty dan kedaulatan kita, termasuk dia sangat geopolitis. Mohon media jangan sampai memberitakan yang memberikan dampak kebingungan pada masyarakat. Karena ini banyak hal-hal yang teknis yang kadang-kadang salah kutip, yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita ini saling mem-bully," ujarnya.

Menkominfo mengingatkan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), telah disetujui di rapat tingkat satu oleh Panja Komisi I DPR RI dan pemerintah. "Kami sekarang menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat dua yaitu rapat paripurna DPR," kata Johnny.***