Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
18 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
18 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
18 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
4
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
18 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
5
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
KONI
18 jam yang lalu
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
6
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
18 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
Home  /  Berita  /  Ekonomi

BBM Naik, Akademisi: Negara Seperti Berbisnis dengan Rakyatnya

BBM Naik, Akademisi: Negara Seperti Berbisnis dengan Rakyatnya
Ilustrasi demo mahasiswa menolak kenaikan BBM. (Foto: Istimewa)
Rabu, 14 September 2022 15:01 WIB

JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi salah satu indikasi bahwa negara sudah tidak mau lagi membantu rakyat. Hal ini didasarkan fakta bahwa kenaikan harga tersebut terjadi karena pemerintah mencabut subsidi yang tak lain adalah bantuan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi.

Demikian disampaikan Dosen FIS UIN Sumatera Utara, Dr Faisal Riza, dalam diskusi publik "Kenaikan Harga BBM, Kupas Tuntas Dampak Ekonomi Sosial" yang digelar oleh Kelompok Studi Mahasiswa Mahardika, di Aula FISIP Universitas Sumatera Utara, Selasa (13/9/2022).

Sosok yang kini menjabat Direktur Lembaga Riset dan Konsultasi, Political Literacy Desk (Polldesk) ini menegaskan kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah pasar yang empuk bagi perdagangan global.

"Indonesia, kalau masih mau disebut sebagai negara, sudah seperti pasar tradisional seperti Pasar Sukaramai itu. Siapa yang kuat dan tahan banting, dia yang mampu mengendalikan," tuturnya, seperti diwartakan Kantor Berita RMOLSumut, Rabu (14/9/2022).

Sementara itu Sekretaris KNPI, Muhammad Asril, menyindir Pertamina sebagai perusahaan yang memonopoli BBM di Indonesia. "Merem saja Pertamina ini sudah bisa untung. Makanya komisaris dan direksinya tiap bulan dapat kompensasi dua sampai tiga miliar per bulan. Itu Ahok yang sekarang komisaris Pertamina kok diem-diem saja sekarang," sindir Asril.

Kompensasi yang didapat pejabat Pertamina itu berbanding 360 derajat dengan kondisi rakyat kecil yang terdampak kenaikan harga BBM. "Coba sehari kita keliling Medan ini saja dulu nengok perjuangan rakyat kecil berdagang kecil-kecilan," ujar Asril.

Narasumber lain, Dosen Ilmu Politik FISIP USU, Fuad Ginting, menilai kenaikan harga BBM bukan solusi tepat untuk kondisi negara saat ini. Ia mensinyalir kenaikan harga ini juga bisa jadi karena adanya lobo-lobi kapital otomotif.

"Baru mau pulih dari pandemi kok malah kebijakannya seperti ini. Jangan-jangan malah negara sedang berbisnis dengan rakyatnya. Jangan jangan ada lobi-lobi kapital otomotif ke negara kita," kata Fuad.

Di bagian lain, Ketua Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) Mahardika, Yoelando Silalahi mengajak mahasiswa terus melek terhadap perkembangan tanahair. "Mari terus hidupkan rasa kepedulian. Peduli terhadap sesama dan bangsa ini. Perubahan ada di tangan pemuda dan mahasiswa. Jangan hanya kuliah dan pulang," kata Yoelando.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Olympic, Ekonomi, Umum, Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww