Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
18 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
18 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
18 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
4
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
18 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
5
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
KONI
18 jam yang lalu
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
6
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
17 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
Home  /  Berita  /  Metropolitan

BRIN: Publik Harus Mendorong Koalisi Lebih dari Dua Poros

BRIN: Publik Harus Mendorong Koalisi Lebih dari Dua Poros
Ilustrasi menuju Pemilu 2024. (foto: istimewa via rmol)
Senin, 26 September 2022 22:36 WIB
JAKARTA - Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (26/9/2022), mengungkapkan, dirinya menilai peta koalisi masih akan berubah hingga 2024. Publik juga diharap mendorong koalisi lebih dari dua poros.

"Itu tidak mudah disimpulkan. Kalau saya masih dalam taraf saling menjajaki, mereka butuh chemistry, butuh platform yang sama dan saling menguntungkan. Tentu mereka berpikir dua hal, Pilegnya oke, Pilpresnya oke," kata Siti Zuhro sebagaimana dikutip GoNEWS.co.

Menurut Zuhro, melihat dinamika politik yang sedemikian cair membutuhkan partisipasi aktif dari publik dan suara dari masyarakat sipil untuk mendorong agar Pilpres tidak diikuti hanya dua pasangan calon (Paslon). Pilpres 2019 sudah cukup memberikan pelajaran atas dampak yang ditimbulkan ketika hanya 2 paslon.

"Jadi menurut saya kalau kita gak aktif seperti 2014 dan 2019, pasti dua poros, yang mereka sukai saja. Untuk apa pisah-pisah, bikin energi terkuras, toh nggak menang. Maka, sekarang ini sangat tergantung pada civil society," ujarnya.

Zuhro menambahkan masyarakat sipil harus mendorong partai politik untuk menjalankan fungsi representasi dengan menghadirkan lebih dari 2 paslon Capres-Cawapres.

"Jadi kalau civil societynya kuat menyuarakan bahwa pelajaran 2 kali pemilu membuat kita ini fungsi representasi yang harusnya dilakukan partai-partai, tidak dilakukan. Itu yang harus terus dinuasankan dan dampak-dampak dari hanya 2 pasangan calon. Jadi kalau kita diam, civil society-nya diam, ya mereka melenggang," ungkapnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Metropolitan, Nasional, DKI Jakarta
wwwwww