Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
Umum
10 jam yang lalu
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
2
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
Umum
10 jam yang lalu
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
3
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
Ekonomi
11 jam yang lalu
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
4
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
Metropolitan
12 jam yang lalu
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
5
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
Umum
11 jam yang lalu
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
6
Bank Jakarta Perkuat Tata Kelola dan Optimalisasi Layanan
Ekonomi
7 jam yang lalu
Bank Jakarta Perkuat Tata Kelola dan Optimalisasi Layanan
Home  /  Berita  /  Kriminal

DPR Pastikan Tindaklanjuti Surpres Calon Pengganti Lili di KPK

DPR Pastikan Tindaklanjuti Surpres Calon Pengganti Lili di KPK
Ilustrasi Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. (foto: dok. gonewsco/dzulfiqar)
Selasa, 27 September 2022 11:42 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (27/9/2022), memastikan, 'Senayan' akan menindaklanjuti surat presiden terkait pengganti Lili di KPK sesuai mekanisme.

"Pimpinan dewan sudah menerima satu pucuk surat dari Presiden RI Nomor R-44 tanggal 9 September perihal calon anggota pengganti pimpinan KPK," ujar Dasco sebagaimana dikutip GoNEWS.co.

Baca Juga: Istana Kirim Nama Pengganti Lili di KPK, DPR Mau Ulang Proper Atau Langsung Pilih? 

Baca Juga: DPR Sebut Keluhan Guru Terjadi di Seluruh Indonesia 

Surat tersebut, kata Dasco, "Akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku."

Sebagai pengingat, DPR telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan Komisi III pada 2019 lalu.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Nasional, Kriminal, DKI Jakarta
wwwwww