Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kembali Hadir Selepas Pandemi Covid-19, Titan Run 2024 Siap Manjakan Para Runner
Olahraga
22 jam yang lalu
Kembali Hadir Selepas Pandemi Covid-19, Titan Run 2024 Siap Manjakan Para Runner
2
Korea Utara Jumpa Jepang di Final Piala Asia Wanita U-17
Olahraga
6 jam yang lalu
Korea Utara Jumpa Jepang di Final Piala Asia Wanita U-17
3
Heru Budi Hartono Tinjau Lokasi Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung
Pemerintahan
6 jam yang lalu
Heru Budi Hartono Tinjau Lokasi Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung
4
Senator Dailami Sesalkan Pengelola Minimarket Memukul Bukan Merangkul Jukir
DKI Jakarta
6 jam yang lalu
Senator Dailami Sesalkan Pengelola Minimarket Memukul Bukan Merangkul Jukir
5
Shin Tae-yong Panggil 22 Pemain untuk Laga Lawan Irak dan Filipina
Olahraga
6 jam yang lalu
Shin Tae-yong Panggil 22 Pemain untuk Laga Lawan Irak dan Filipina
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Kemendagri Dorong Organisasi Pemerintahan Bertransformasi jadi Organisasi Pelayanan

Kemendagri Dorong Organisasi Pemerintahan Bertransformasi jadi Organisasi Pelayanan
Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro di ruang kerjanya. (foto: kemendagri)
Jum'at, 30 September 2022 23:21 WIB
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro dalam acara pelatihan pejabat, Jumat (30/9/2022), mendorong agar pejabat publik mentransformasi diri sebagai pelayan masyarakat sehingga organisasi pemerintahan bisa menjadi organisasi pelayanan.

"Kalau Anda berkomitmen menjadi pejabat yang baik, maka Anda harus mengubah diri Anda menjadi pelayan masyarakat. Kalau tidak mau berubah, maka kau berjalan di tempat saja," kata Suhajar sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari keterangan Puspen Kemendagri.

Baca Juga: Sekjen Kemendagri Sebut Masyarakat adalah 'Bos' 

Baca Juga: Setjen DPR Sosialisasikan Core Values dan Employee Branding ASN 

Dengan perubahan konsep diri itu diharapkan aparatur pemerintahan lebih peka terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menurutnya, hal ini sejalan dengan konsep trias politika baru yang dikemukakan Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya. Adapun trias politika baru yang dimaksud adalah negara, kekuatan ekonomi (market), dan civil society.

"Ini menjadi penting karena akan mewarnai cara berpemerintahan di lapangan, harus ada kemampuan menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, karena civil society berperan untuk berpartisipasi dan memberikan kontrol," jelas Suhajar.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Nasional, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/