Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Witan Sulaeman: Kami Hadapi Lawan Bagus
Olahraga
20 jam yang lalu
Witan Sulaeman: Kami Hadapi Lawan Bagus
2
Zendaya Buka Peluang Kembali ke Dunia Musik dengan Lagu Baru
Umum
20 jam yang lalu
Zendaya Buka Peluang Kembali ke Dunia Musik dengan Lagu Baru
3
Komisi B DPRD DKI Jakarta Soroti Kinerja Tahun 2023 OPD dan BUMD
Pemerintahan
11 jam yang lalu
Komisi B DPRD DKI Jakarta Soroti Kinerja Tahun 2023 OPD dan BUMD
4
Shin Tae-yong: Gaya Meyerang dan Bertahan Uzbekistan Sama Baiknya
Olahraga
21 jam yang lalu
Shin Tae-yong: Gaya Meyerang dan Bertahan Uzbekistan Sama Baiknya
5
Salma Hayek Gabung Madonna Hadirkan Budaya Meksiko dalam Tour Terakhir
Umum
20 jam yang lalu
Salma Hayek Gabung Madonna Hadirkan Budaya Meksiko dalam Tour Terakhir
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Kemendagri Dorong Organisasi Pemerintahan Bertransformasi jadi Organisasi Pelayanan

Kemendagri Dorong Organisasi Pemerintahan Bertransformasi jadi Organisasi Pelayanan
Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro di ruang kerjanya. (foto: kemendagri)
Jum'at, 30 September 2022 23:21 WIB
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro dalam acara pelatihan pejabat, Jumat (30/9/2022), mendorong agar pejabat publik mentransformasi diri sebagai pelayan masyarakat sehingga organisasi pemerintahan bisa menjadi organisasi pelayanan.

"Kalau Anda berkomitmen menjadi pejabat yang baik, maka Anda harus mengubah diri Anda menjadi pelayan masyarakat. Kalau tidak mau berubah, maka kau berjalan di tempat saja," kata Suhajar sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari keterangan Puspen Kemendagri.

Baca Juga: Sekjen Kemendagri Sebut Masyarakat adalah 'Bos' 

Baca Juga: Setjen DPR Sosialisasikan Core Values dan Employee Branding ASN 

Dengan perubahan konsep diri itu diharapkan aparatur pemerintahan lebih peka terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menurutnya, hal ini sejalan dengan konsep trias politika baru yang dikemukakan Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya. Adapun trias politika baru yang dimaksud adalah negara, kekuatan ekonomi (market), dan civil society.

"Ini menjadi penting karena akan mewarnai cara berpemerintahan di lapangan, harus ada kemampuan menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, karena civil society berperan untuk berpartisipasi dan memberikan kontrol," jelas Suhajar.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Nasional, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/