Hilangkan Polarisasi, Nasdem Sumut dan Relawan Anies Gaungkan "No Cebong No Kampret"

MEDAN - Konsolidasi antara Nasdem Sumatera Utara dan Relawan Anies Baswedan terus dilakukan untuk menatap Pemilu 2024 di Sumatera Utara.

Terbaru, jajaran pengurus DPW Nasdem Sumatera dan DPD Nasdem Kabupaten/kota se-Sumatera Utara serta jajaran Fraksi Nasdem DPRD Sumut menggelar pertemuan untuk penguatan pemenangan Anies Baswedan di provinsi tersebut.

"Hari ini kita mengadakan konsolidasi pemenangan Anies Baswedan, dihadiri pengurus DPW dan DPD Nasdem dari 33 kabupaten/kota dan seluruh sayap. Dalam pertemuan ini kita menegaskan bahwa kita solid untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024," kata Ketua DPW Nasdem Sumut, Iskandar ST, di Kantor DPW Nasdem Sumut, Jalan HM Yamin Medan, Rabu (26/10/2022).

Iskandar menjelaskan, dalam upaya memenangkan Anies di Sumatera Utara, mereka sepakat untuk mengedepankan politik santun. Artinya, mereka akan menghindari isu-isu yang memunculkan polarisasi di tengah masyarakat.

Hal ini mereka sampaikan dengan slogan kampanye yang baru yakni slogan "No Cebong, No Kampret, Hanya Persatuan Indonesia". "Kita akan melakukan politik santun, damai dan mengedepankan kesejukan. Kita mengedepankan gerakan untuk menghilangkan polarisasi, politik identitas, saling curiga, dan saling menghujat dengan slogan 'no cebong, no kampret, hanya persatuan Indonesia'," ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Iskandar, Nasdem Sumut tetap menjaga asa untuk meraih target sebagai juara pada Pemilu 2024 mendatang. Sebab hal ini sejalan dengan keputusan partai mereka yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai sosok yang akan diusung pada Pilpres 2024. "Kita tetap optimis Nasdem Sumut Juara. Survei kita terus naik, apalagi dengan dukungan relawan Anies, efeknya akan memberi pengaruh positif bagi Nasdem," pungkasnya.

Konsolidasi kali ini dihadiri jajaran Pengurus DPW Nasdem Sumut seperti Iskandar ST, Bendahara Iqbal Simangunsong, Ketua Bappilu Salman Ginting, Ketua Dewan Pakar Rahudman Harahap, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani dan unsur pengurus dari kabupaten/kota.***