Politikus Senior Golkar Desak Jokowi Bubarkan Kemendes PDTT

JAKARTA - Politikus Senior Partai Golkar, Firman Soebagyo, mendeak Presiden Jokowi membubarkan Kementerian Desa Pembangunan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Pasalnya menurut Firman, dari segi tupoksi kementerian ini sudah overlaping dengan dua Kementerian yakni Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini disampaikan Firman menyusul adanya usulan Kementerian Pertanian (Kementan) dilebur menjadi satu dengan Kemendes PDTT.

"Kemendes adalah merupakan kementerian baru beberapa periode ini dibentuk menurut pandangan saya belum punya prestasi menonjol sekali selama dibentuk. Oleh karena itu dari pada overlaping dengan kementerian lain lebih tepat bubarkan saja karena Kementan dalam sepanjang sejarah dan dinegara manapun pasti ada Kementan," tegas Legislator Dapil Jateng III ini kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/12/2022).

Anggota Komisi IV DPR berpandangan, jika usulan tersebut sangat tidak tepat. Pasalnya, karena tugas kementan semakin berat kedepan untuk menhadapi krisis pangan akan dihadapi di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.

"Maka, Kementan harus diperkuat dan dilakukan pembagian dua kewenangan dalam pelaksanaan tugas antara menteri dan wakil menteri agar lebih jelas seperti di era orde baru yaitu menteri melakasanakan tugas terkait ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dalam rangka ketahanan dan pemenuhan pangan nasional agar tidak selalu import dan wamen sebagai penanggung jawab untuk sektor tanaman keras atau perkebunan agar bisa lebih optimal untuk menggenjot export seperti sawit dan komondoti strategis perkebunan lainnya serta untuk meningkatkan devisa dan penerimaan negara dengan konsentrasi produk-produk export," kata Firman yang juga anggota Baleg DPR ini.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk dilebur menjadi satu dengan Kemendes. Ia beralasan dua Kementerian ini punya peran hampir sama, dan jika disatukan bukan tidak mungkin akan lebih memberi dampak konkret bagi kemajuan Desa.***