Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ubed Akui Waktu Mepet dan Richie Ingin Hasil Terbaik
Badminton
19 jam yang lalu
Ubed Akui Waktu Mepet dan Richie Ingin Hasil Terbaik
2
Asael, Michelelle, dan Miftaqul Masih Berada di Jalur Positif
Olympic
19 jam yang lalu
Asael, Michelelle, dan Miftaqul Masih Berada di Jalur Positif
3
Seragam Kontingen Indonesia Hasil Kolaborasi Sarinah dan Mills Menggandeng Brand Lokal
Olympic
19 jam yang lalu
Seragam Kontingen Indonesia Hasil Kolaborasi Sarinah dan Mills Menggandeng Brand Lokal
4
Mutasi 7 Polisi Polrestabes Surabaya Disorot, Buntut Penangkapan 3 Legislator Partai Gerindra
Umum
24 jam yang lalu
Mutasi 7 Polisi Polrestabes Surabaya Disorot, Buntut Penangkapan 3 Legislator Partai Gerindra
5
Senator Dailami: Polri Bersama Masyarakat Jangan Hanya Slogan
Hukum
19 jam yang lalu
Senator Dailami: Polri Bersama Masyarakat Jangan Hanya Slogan
6
BMKG Prakirakan Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan pada Sore Hari Ini
Metropolitan
9 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan pada Sore Hari Ini
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut

Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (Foto: Istimewa)
Senin, 16 Januari 2023 16:48 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Izin operasional PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) harus dievaluasi pemerintah menyusul bentrok karyawan yang melibatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Morowali Utara, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Sabtu (14/1/2023).

"Pemerintah harus tegas dan adil menyikapi bentrok berdarah ini. Hukum harus ditegakkan agar semua pihak mendapat keadilan sebagaimana mestinya," kata Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/1/2023).

Politisi PKS ini secara khsuus mendesak pemerintah mencabut izin operasi smelter PT GNI dan dilakukan audit teknologi, bukan hanya terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Sebab dikhawatirkan pabrik tersebut mengadopsi sistem teknologi usang, komponen peralatan yang berkualitas rendah, serta manajemen teknologi yang beresiko tinggi dan membahayakan bagi pekerja dan masyarakat.

“Bila ini terbukti, maka artinya pihak manajemen PT GNI lalai menjamin keamanan dan keselamatan kerja karyawan. Karenanya, sudah sepatutnya pemerintah mencabut izin usaha perusahaan tersebut secara permanen," pungkasnya.***

wwwwww