Protes Aksi Bakar Alquran, PBNU Desak Pemerintah Panggil Dubes Swedia

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut menyoroti aksi pembakaran salinan Alquran oleh pemimpin partai politik sayap kanan Denmark Rasmus Paludan, di Swedia beberapa waktu lalu.

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi meminta masyarakat di tanah air jangan sampai terprovokasi terhadap aksi bakar Alquran, ia pun mendesak agar pemerintah Indonesia segera memanggil Duta Besar (Dubes) Swedia untuk menyatakan protes.

"Umat Islam Indonesia agar tetap tenang dan tidak perlu terpancing emosi oleh provokasi tersebut, kita mendukung pemerintah melalui Kemlu RI mengajukan nota protes kepada pemerintah Swedia dengan memanggil Dubes Swedia di Indonesia,” kata Gus Fahrur kepada wartawan, Senin (23/1/2023).

Ia menegaskan perilaku Rasmus Paludan telah menodai toleransi beragama dalam skala global. Tindakan tersebut berpotensi merusak perdamaian. Gus Fahrur menegaskan kebebasan berekspresi memang harus diakomodir, namun dalam meluapkannya harus menggunakan cara yang bertanggung jawab.

“Membakar kitab suci adalah tindakan yang sangat tercela dan tidak sopan, kita menolak keras perilaku dan ujaran kebencian serta ekstremisme yang merusak perdamaian dan toleransi antar ummat beragama,” ucapnya.

Diketahui, pembakaran Al-Qur’an dilakukan oleh Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan Denmark Garis Keras. Paludan, yang juga berkewarganegaraan Swedia, pernah menggelar sejumlah demonstrasi di masa lalu, ketika dia membakar Al-Qur’an.

Pembakaran Al-Qur’an itu terjadi saat demonstrasi anti-Turki dan upaya Swedia untuk bergabung dengan NATO yang terjadi di Stockholm. Dalam izin yang diperolehnya dari polisi, dikatakan protesnya dilakukan terhadap Islam dan apa yang disebut upaya Presiden Turki Tayyip Erdogan untuk mempengaruhi kebebasan berekspresi di Swedia.

Beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait, mengecam pembakaran salinan Al-Qur’an. “Arab Saudi menyerukan untuk menyebarkan nilai-nilai dialog, toleransi, dan hidup berdampingan, serta menolak kebencian dan ekstremisme,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan.***