PPP: Nama Erick Thohir Paling Ramai Disebut, Jadi Capres atau Cawapres

JAKARTA - Nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir paling dipertimbangkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai capres atau cawapres. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani saat ditanya mengenai kemungkinan duet Ganjar Pranowo-Erick Thohir.

"Saya enggak tahu. Kalau di PPP paling ramai ET (Erick Thohir). Bisa capres-cawapres," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (5/2/2023).

Dia melanjutkan, untuk capres dan cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan segera dibicarakan. Menurut dia, penentuan capres-cawapres perlu hati-hati. "Itu perlu proses, kehati-hatian, mendengar," ujar Arsul.

Arsul menyebut, penentuan capres-cawapres tidak perlu buru-buru. Lagi pula, koalisi Gerindra-PKB belum menetapkan calonnya di Pemilu 2024. "Jangankan KIB yang tiga partai, yang dua partai saja koalisi Kebangkitan Indonesia Raya belum menetapkan," tandas Arsul.

Nama Menteri BUMN Erick Thohir semakin menguat untuk dipilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maju sebagai calon wakil presiden (Cawapres). Erick Thohir menjadi salah satu figur kuat jelang Pilpres 2024.

Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono mengatakan, banyak kader PPP di berbagai daerah ikut memberikan suara terkait figur cawapres. Seperti salah satunya Erick Thohir.

Dia menilai Erick Thohir menjadi sosok yang paling kuat disuarakan kader PPP. Sehingga sampai sekarang nama Erick Thohir semakin menguat dalam internal partai berlogo Ka’bah tersebut. "Ada juga yg menyuarakan untuk Pak Erick Thohir," ucap Mardiono, Jumat (3/2/2023).

Dia menambahkan, ke depannya sejumlah tokoh yang telah menjadi perhatian para kader akan dibawa ke DPP PPP, termasuk Erick Thohir. Proses pemilihan tersebut kemudian diputuskan melalui Rapimnas. "Nanti ada mekanismenya yaitu melalui setidaknya itu Rapimnas. Nah setelah ini nanti kita sudah putuskan,” terang Mardiono.

Di satu sisi, dia menyatakan, akan turut membangun komunikasi dengan para ulama yang masuk ke dalam majelis partai. Sebagai bagian dalam rangka meminta saran untuk kepemimpinan Indonesia ke depan.***