Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gagasan Kehadiran Staf Khusus Presiden Bidang Keolahragaan Memperkuat Ekosistem Olahraga
Nasional
20 jam yang lalu
Gagasan Kehadiran Staf Khusus Presiden Bidang Keolahragaan Memperkuat Ekosistem Olahraga
2
Zlatko Runje Gantikan Igor Tolic Saat Jamu Kalteng FC
Sepakbola
18 jam yang lalu
Zlatko Runje Gantikan Igor Tolic Saat Jamu Kalteng FC
3
Mengenal Diri Bukan Mendiagnosis Diri, Pesan Fanny Ghassani dan Samanta Clara di IYS 2026
Kemenpora
21 jam yang lalu
Mengenal Diri Bukan Mendiagnosis Diri, Pesan Fanny Ghassani dan Samanta Clara di IYS 2026
4
Menpora Erick Serahkan Penghargaan Pemenang di IYS 2026
Kemenpora
21 jam yang lalu
Menpora Erick Serahkan Penghargaan Pemenang di IYS 2026
5
Makin Panas, Empat Tim Lolos Bersaing di Semifinal
Basket
23 jam yang lalu
Makin Panas, Empat Tim Lolos Bersaing di Semifinal
6
Pengprov MPI DKI Jakarta Siap Sukseskan PON Pantai 2026
DKI Jakarta
20 jam yang lalu
Pengprov MPI DKI Jakarta Siap Sukseskan PON Pantai 2026
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Bahas Isu Tunda Pemilu pasca Putusan PN Jakpus, Politisi Gerindra Sentil Mahfud

Bahas Isu Tunda Pemilu pasca Putusan PN Jakpus, Politisi Gerindra Sentil Mahfud
Wakil Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman dalam diskusi kepemiluan di Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Maret 2023. (foto: ist./kwp)
Rabu, 08 Maret 2023 16:38 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman dalam suatu diskusi di Senayan, Jakarta, Rabu (8/3/2023), mengungkapkan, dirinya miris dengan reaksi "ngawur" pihak tertentu terkait Putusan PN Jakpus atas gugatan partai Prima yang dianggap sebagian pihak bisa berdampak pada tertundanya Pemilu 2024.

"Jangan kita menganggap sesuatu ngawur, tapi kita meresponnya dengan ngawur, kan kita sepakat kita negara hukum," kata Habib dalam diskusi yang diikuti GoNEWS.co.

"Ada seorang menteri ngomong; "Pasti ada yang main", Pak Mahfud maksud saya," lanjut Habib.

Yang paling benar, menurut Habib, semua sikap dan pendapat disampaikan bukan di media saja, tetapi juga kepada KPU, kuasa hukumnya KPU untuk menjadi bahan memori Banding.

Habib yang berlatar belakang Advokat ini mengungkapkan, ada banyak putusan yang tidak menyenangkan sepanjang kariernya di bidang layanan hukum. "Tapi enggak pernah kita merespon seperti respon tokoh-tokoh yang sekarang ini. Memalukan, saya bilang," kata Habib.

Dalam isu kepemiluan ini, Habib menegaskan bahwa mazhab Partai Gerindra tetap konsisten agar Pemilu tetap digelar di Tahun 2024.

Seperti diketahui, PN Jakpus memenangkan gugatan pertama Prima terhadap KPU, Kamis (2/2/2023). Dalam putusan atas gugatan 757/Pdt.G/2022 yang dilayangkan pada 8 Desember 2022, PN Jakpus memerintahkan KPU menunda Pemilu.

"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," bunyi diktum kelima amar putusan tersebut.

Prima menggugat KPU karena merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Dalam tahapan verifikasi administrasi, Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan sehingga tidak bisa berproses ke tahapan verifikasi faktual.

Putusan PN pun banyak menuai reaksi dan isu penundaan Pemilu yang sedianya bukan barang baru juga kembali menghangat.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Metropolitan, Nasional, MPR RI, DKI Jakarta
wwwwww