Kejujuran Mas Bambang Pacul di Depan Mahfud MD
Penulis: Ahmadi
Dengan gimik penyampaian yang lucu namun lugas memberikan pesan yang tegas. Terus terang saya tertawa lucu melihat video ini. Teman-teman bisa melihat videonya di youtube atau potongan tiktok yang sudah banyak viral tersebar.
Tidak bisa dipungkiri, pejabat publik harus manut dengan ketum partai adalah kultur yang ada di partai politik saat ini. Bahkan Presiden Indonesia yang dipilih oleh rakyat dengan pemilu yang sah, disebut sebagai “petugas partai”. Kader partai yang menjadi pejabat publik bekerja untuk kepentingan partai, semua sikap politik kader partai yang menjadi pejabat bublik harus mengikuti arah ketua umum partai. Jadi kejujuran Mas Bambang Pacul ini memang begitulah adanya.
Saya apresiasi atas kejujuran beliau. Pernyataan beliau ini memberikan penegasan bahwa pejabat publik dari berbagai level merupakan para petugas partai adalah benar. Yang menjadi pertanyaan, apakah kultur ini bisa dibenarkan?
Saya tidak bisa menjustifikasi apakah itu benar atau salah, setiap partai memiliki kultur masing-masing, memiliki cara untuk mencapai tujuan masing-masing. Itu sah-sah saja asalkan benar-benar bisa memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
saya pribadi berpendapat, ketika seorang kader partai menjadi pejabat publik, maka hubungan kepentingan antara partai dengan kader tersebut harus dibatasi. Karena ketika kader partai menjadi pejabat publik, ia tidak lagi menjadi milik partai namun milik publik. Inilah budaya politik yang akan dibangun oleh Partai Gelora.
Partai Gelora menempatkan Partai sebagai rekrutmen calon pemimpin bangsa. Partai Gelora membangun kapasitas dan kompetensi kadernya hingga siap menjadi pelayan rakyat. Setelah menjadi pejabat publik, Partai Gelora melepasnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Partai Gelora akan mendukungnya apabila benar-benar menjalankan kebijakan yang benar.***
Penulis: Ahmadi, Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Jawa Tengah
Editor | : | Muslikhin Effendy |
Kategori | : | Peristiwa, Pemerintahan, Opini, Jawa Tengah |