BNPP: Pembangunan Daerah harus Terintegrasi

PONTIANAK - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), manaruh perhatian khusus pada pembangunan kawasan perbatasan negara di Kalimantan Barat (Kalbar). Ia mengutarakan poin penting bahwa, pembangunan daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Perihal itu dijelaskan Sekretaris BNPP, Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang menyampaikan kata sambutan Mendagri Tito, dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penysusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar Tahun 2024 yang dilaksankan di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Kota Pontianak, Rabu (12/4/2023) kemarin.

"Program pembangunan daerah harus ada keselarasan, konektivitas dan terintegrasi dengan pembangunan nasional. Namun dalam hal ini, setiap daerah sebaiknya fokus terhadap kebutuhan daerahnya sebab memiliki kebutuhannya masing-masing," jelas Zudan.

Zudan menerangkan bahwa, hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2023 sebagai bentuk sinkronisasi antara Rancangan awal Rencana kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar Tahun 2024, terdapat 574 sub Kegiatan dengan total pagu Rp1,4 Triliun yang mendukung prioritas urusan nasional.

Selain itu, terdapat 20 usulan major project, dengan rincian 2 usulan diakomodir, 13 usulan dibahas lebih lanjut, dan 5 usulan yang ditolak. "Dari 13 usulan dibahas lebih lanjut, terdapat 4 usulan yang belum terbahas di forum Rapat Koodinasi Tekhnis (Rakortek), sehingga akan dibahas di Musrenbangnas," tambah Zudan.

Zudan menjelaskan, khusus pembangunan kawasan perbatasan, alokasi anggaran sebesar Rp8,6 Triliun di tahun 2023 secara nasional untuk pembangunan wilayah perbatasan yang dikelola bersama oleh pemerintah daerah, kementarian/lembaga K/L yang dikoordinasikan oleh BNPP.

Provinsi Kalbar, lanjut Zudan, memiliki berbagai macam potensi, di antaranya potensi sumber daya alam seperti bahan galian mineral, potensi sumber daya energi baru terbarukan, berbagai potensi Pariwisata.

Potensi hasil pertanian juga menjadi komoditas unggulan yang mampu mendongkrak perekonomian Kalbar serta Pengembangan industri juga memperkuat peningkatan perekonomian Kalbar. "Pengembangan ini, dapat menggunakan strategi branding untuk membuat potensi Kalbar lebih mudah dikenal dan meninggalkan kesan positif," tambahnya.

Zudan kembali menerangkan, capaian pembangunan makro di Kalbar sampai dengan Tahun 2022, telah menunjukan hasil yang positif, yakni laju pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh dari 4,78 persen menjadi 6,48 persen.

Diikuti oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari 67,9 persen menjadi 68,63. Selanjutnya, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di menurun dari angka 5,82 persen menjadi 5,11 persen. "Angka kemiskinan menurun ke angka 6,73 persen dari sebelumnya 6,84 persen, serta Rasio Gini menurun dari 0,315 menjadi 0,311,"pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menjelaskan bahwa, Musrenbang RKPD Provinsi Kalbar 2024 merupakan sarana penjaringan aspirasi masyarakat secara bertahap mulai dari wilayah yang lebih kecil, hingga nanti dilanjutkan di level nasional.

Dalam penentuan program prioritas, agar memperhatikan prioritas kebutuhan daerah dan diarahkan untuk mencapai target kinerja pembangunan yang ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah.***