DPR Pastikan Komitmen Lindungi Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Bobby Adhityo Rizaldi memastikan bahwa Senayan berkomitmen melindungi kebebasan berpendapat di ruang digital termasuk dalam konteks kepemiluan. Demikian disampaikan politisi Golkar itu usai diskusi 'Fact-Finding Mission on Internet Freedoms' dengan para perwakilan parlemen APHR (ASEAN Parliamentarians for Human Rights) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Siaran parlemen yang dikutip GoNEWS.co menyebut, komitmen DPR RI itu tercermin melalui produk legislasi yang meliputi; KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang baru; UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik); dan mengusahakan RUU PDP (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi).

Baca Juga: DPR Minta Kemenperin Proses Pidana Tujuh Perusahaan Penimbun Migor 

Baca Juga: Cerita Prabowo Soal 'Bobby', Kucing Jalanan yang Suka Kencingin Tas dan Sepatu Mahal Tamunya 

"Kami memastikan bahwa instrumen negara yang dibawah koordinasi kami (Komisi I DPR) yaitu BSSN, BIN, Kemenhan, Kominfo, dan Kementerian Luar Negeri sudah siap untuk melaksanakan pesta demokrasi kita tahun 2024 dengan prinsip Luber (langsung, bebas, dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil)" kata Bobby.

Dalam diksusi, Bobby turut didampingi oleh Anggota Komisi I DPR Junico BP Siahaan dan Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan. Selain itu, terdapat tiga perwakilan parlemen dari APHR yang turut hadir, diantaranya; Anggota Parlemen dari Malaysia Yuneswaran Ramaraj; Anggota Parlemen dari Filipina Sarah Jane Elago; dan Anggota Parlemen dari Timor Leste Elvina Sousa Carvalho.

Baca Juga: Para Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri Ingatkan Aparat Pemerintah Untuk Netral dan Jamin Pemilu Bebas Gangguan

Baca Juga: Ahli IT Miris dengan Pendapatan Driver, Gojek Jawab Begini 

Masing-masing perwakilan delegasi menyatakan dukungan untuk terciptanya partisipasi publik agar masyarakat dalam sistem demokrasi merasa nyaman dalam mengekspresikan pandangan diri. Sehingga, dialog bermakna terwujud untuk masa depan negara yang lebih baik.

"Indonesia adalah salah satu negara demokratis dan menghormati hak asasi manusia di Asia Tenggara. Mempertimbangkan Indonesia sebagai Ketua ASEAN, maka Indonesia harus menjadi contoh dengan tidak mundur dalam memajukan demokrasi selama tiga dekade terakhir ini," kata Anggota Parlemen dari Filipina Sarah Jane Elago.***