Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
Umum
14 jam yang lalu
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
2
Tak Ingin Hanya Fokus Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Nasional
Ekonomi
12 jam yang lalu
Tak Ingin Hanya Fokus Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Nasional
3
BMKG Ramalkan Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini
Metropolitan
20 jam yang lalu
BMKG Ramalkan Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini
4
Antarkan Tim Asia Raih Emas FEI Continental, Dinov Berjuang di Invidual Jumping
Olympic
9 jam yang lalu
Antarkan Tim Asia Raih Emas FEI Continental, Dinov Berjuang di Invidual Jumping
5
Pemuda LIRA Desak Polri Terapkan Pasal Hukuman Mati Penyadap Presiden
Hukum
19 jam yang lalu
Pemuda LIRA Desak Polri Terapkan Pasal Hukuman Mati Penyadap Presiden
6
Hadiri Pelantikan PP Hikmahbudhi, Menpora Erick Ajak Pemuda Fokus Peguatan SDM dan Ekonomi
Kemenpora
8 jam yang lalu
Hadiri Pelantikan PP Hikmahbudhi, Menpora Erick Ajak Pemuda Fokus Peguatan SDM dan Ekonomi
Home  /  Berita  /  Metropolitan

PKS Tagih Janji Menteri ESDM Batasi Smelter Kelas Dua

PKS Tagih Janji Menteri ESDM Batasi Smelter Kelas Dua
Ilustrasi Tambang Nikel. (Foto: VOI)
Jum'at, 09 Juni 2023 12:13 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, untuk membatasi pembangunan smelter nikel kelas dua. Smelter kelas dua merujuk pada fasilitas pemurnian dan pengolahan nikel menjadi bahan baku setengah jadi seperti Nickel Pig Iron (NPI) dan Fero Nikel (FeNi).

Salah satu upaya pembatasan tersebut adalah melalui penerapan instrumen bea keluar (pajak ekspor) terhadap produk-produk ini. Hal ini dikarenakan kandungan nikel dalam kedua produk tersebut hanya sekitar 4-8 persen, sehingga nilai tambahnya rendah ketika diekspor.

Mulyanto menyatakan bahwa pembatasan ini sangat penting. Jika tidak dibatasi, maka cadangan bijih nikel kita akan terkuras dengan cepat atau lambat karena kandungan Saprolit nikel (kadar nikel di atas 1,5 persen) semakin menipis. Sementara itu, produk yang dihasilkan hanyalah barang setengah jadi dengan kandungan nikel rendah.

"Ini seolah-olah hilirisasi yang dilakukan dengan setengah hati. Kita menginginkan program hilirisasi yang bergerak menuju industrialisasi, di mana produk smelter memiliki kandungan nikel matte lebih dari 70 persen, nikel sulfat untuk bahan baterai listrik, dan stainless steel yang menjadi bahan baku industri domestik," ujar Mulyanto, Jumat (09/6/2023).

Dengan mengembangkan hal ini, nilai tambah dan efek berganda secara domestik akan semakin tinggi dan mensejahterakan rakyat. Wacana ini telah disampaikan oleh Menteri ESDM, namun sayangnya langkah konkret untuk melaksanakannya masih belum jelas. Hingga saat ini, ekspor NPI dan fero nikel masih bebas," ungkap Mulyanto.

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan, Kementerian Perindustrian, serta para pengusaha smelter pada Kamis (8/6/2023) di Kompleks Parlemen, diketahui bahwa jumlah smelter kelas dua hingga saat ini mencapai 57 unit. Dari jumlah tersebut, 34 unit sudah beroperasi, 17 unit sedang dalam proses konstruksi, dan 6 unit masih dalam tahap studi kelayakan.

Sementara itu, jumlah smelter kelas satu hanya ada 4 unit, di mana tiga unit sudah beroperasi dan satu unit masih dalam tahap studi kelayakan.***

wwwwww