Presiden Jokowi Ingatkan Ancaman Krisis, Pengelolaan Ekonomi Harus Cermat

JAKARTA - Dalam pertemuan penting dengan kabinet penuhnya, Presiden Joko Widodo kembali menekankan perlunya kewaspadaan tinggi terhadap potensi krisis ekonomi. Dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023 yang diadakan di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin, 3 Juli 2023, Presiden Jokowi meminta agar seluruh jajarannya tetap waspada dan proaktif dalam menghadapi situasi ekonomi global yang masih fluktuatif.

"Banyak lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global. Diantaranya, IMF memberikan angka 2,8 persen, Bank Dunia memberi angka 2,1 persen, dan OECD 2,6 persen. Selain itu, tingkat suku bunga global juga cenderung naik dan inflasi global masih relatif tinggi,” ujar Presiden dalam sidang tersebut.

Presiden Jokowi meminta kepada jajarannya untuk selalu waspada terhadap setiap potensi krisis dan fokus pada kepentingan masyarakat dan nasional. Dia menekankan pentingnya antisipasi dan proyeksi untuk menjaga pendapatan negara agar tidak terganggu.

"Penerimaan pajak kita tahun ini tidak sebesar tahun lalu, sama halnya dengan penerimaan kepabeanan dan PNBP yang terpengaruh oleh harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu. Oleh karena itu, kita harus memahami risiko dan mengelolanya sebaik mungkin,” kata Kepala Negara tersebut.

Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi positif di semester kedua tahun ini. Dia meminta jajarannya untuk menjaga inflasi di daerah dan memastikan capaian investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Jaga inflasi di daerah dan pastikan capaian investasi sesuai target, ini kunci. Untuk sektor pangan, pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran. Jaga stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan ini juga sangat penting,” ungkapnya.

Presiden juga menginstruksikan jajarannya untuk memaksimalkan realisasi belanja APBN dan APBD tahun 2023, dengan memprioritaskan produk dalam negeri. Dia juga mengingatkan pentingnya fokus pada hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur energi terbarukan.

Lebih lanjut, Presiden mengingatkan untuk mengantisipasi potensi musim kemarau panjang dengan memastikan pasokan air di embung dan bendungan dikelola dengan baik.

Sebagai poin akhir, Presiden Jokowi menekankan perlunya menjaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat dalam sejumlah isu di Tanah Air, termasuk penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu dan pemulihan keamanan di Papua.

"Jaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat dalam tahapan pemilu 2024 agar pemilu berjalan dengan baik. Kawal terus penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, dan lakukan pemulihan keamanan di Papua secepat-cepatnya khususnya di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, dan kabupaten-kabupaten lainnya,” tutup Presiden. ***