Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Coach Koko Heru Optimistis Penuhi Target di Mongolia
Basket
19 jam yang lalu
Coach Koko Heru Optimistis Penuhi Target di Mongolia
2
Melaju ke Semifinal, Chiara Kalahkan India dan Lanny/Ester Tumbangkan Malaysia
Badminton
20 jam yang lalu
Melaju ke Semifinal, Chiara Kalahkan India dan Lanny/Ester Tumbangkan Malaysia
3
Rehan/Melati dan Bimo/Arlya Melaju ke Semifinal
Badminton
21 jam yang lalu
Rehan/Melati dan Bimo/Arlya Melaju ke Semifinal
4
Aboe Bakar: PKS Siap Sukseskan Astacita Presiden Prabowo
Nasional
16 jam yang lalu
Aboe Bakar: PKS Siap Sukseskan Astacita Presiden Prabowo
5
KONI Pusat Ingin PON Pantai I/2026 Ajang Kolaborasi Olahraga dan Pariwisata
PON
15 jam yang lalu
KONI Pusat Ingin PON Pantai I/2026 Ajang Kolaborasi Olahraga dan Pariwisata
6
Apresiasi Tinggi Igor Tolic buat Persib Bandung Yang Menang Telak
Sepakbola
20 jam yang lalu
Apresiasi Tinggi Igor Tolic buat Persib Bandung Yang Menang Telak
Home  /  Berita  /  Beladiri

Pakar Hukum Desak KPK Periksa Bahlil

Pakar Hukum Desak KPK Periksa Bahlil
Menteri Investasi Bahlil Lahaldia. (Ist)
Kamis, 14 Maret 2024 22:50 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahaldia.

Itu untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pencabutan dan pengaktifan kembali IUP serta HGU oleh Bahlil. "Segera dipanggil dan diperiksa menelusuri adanya dugaan korupsi pihak terkait (Bahlil)," kata Abdul Fickar di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Menurut dia, lembaga antirusuah itu tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat untuk memeriksa Bahlil. Sebab, dalam dugaan kasus tersebut sudah ada indikasi kerugian negara.

Terlebih lagi, Bahlil juga diduga meminta fee sebesar Rp25 miliar kepada pengusaha tambang yang ingin mengaktifkan perizinannya.

"Ya KPK meski tidak ada laporan dari masyarakat. Tetapi KPK mengetahui infornasi terjadinya korupsi, KPK dapat melakukan pebyidikan dan penuntutan di pebgadilan. intinya kpk mengetahui adanya kerugian negara," tuturnya.

Lebih jauh, Fadjar menyebut bila dalam pemeriksaan itu KPK menemukan bukti yang konkrit adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan Bahlil. Maka KPK harus menetapkan sebagai tersangka.

"Untuk itu KPK juga bisa nemanggil dan meneriksa semua pihak yang terkait denganperistiwa korupsi, semua pihak dipriksa sebagai saksi dan yang paling bertanggubg jawab atas peristiwa pidana ditetapkan sebagai tersangk atau terdakwa," terangnya.

Selain itu, Komisi VII DPR RI harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan upeti yang dilakukan Bahlil tersebut.

"DPR harus terus didorong untuk membentuk pansus dan mempersoalkan kasus upeti Bahlil," imbuh Fadjar.

Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta kepada KPK turun tangan menyelidiki dugaan kasus izin usaha pertambangan (IUP) serta HGU.

Hal itu mengingat Komisi VII DPR RI tak kunjung membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pencabutan dan pengaktifan kembali IUP serta HGU oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Padahal sebelumnya Komisi VII berjanji akan segera membentuk pansus untuk membongkar dugaan kasus tersebut.

"KPK saat ini pasti sedang pulbaket walau belum ada laporan resmi. Karena ini isunya terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan. Saya malah sarankan kalau ada bukti dugaan korupsi dalam jabatan laporkan ke penegak hukum yaitu ke KPK atau Kejaksaan Agung dan Polri," tutur Sugeng seperti dikutip di Jakarta, Kamis (14/3). ***

wwwwww