Komisi B DPRD DKI Bahas Pra RKPD Tahun 2025

JAKARTA - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyelesaikan Rapat Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mitra kerja pada 13-14 April 2024.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, untuk OPD ada sejumlah catatan dan masukan yang diberikan. Misalnya, Dinas Perhubungan yang menjadi regulator transportasi kita minta untuk memperbanyak park and ride.

"Saat ini kan sedang dilakukan percepatan pembangunan dan integrasi moda transportasi massal. Untuk itu, sangat penting untuk menyediakan fasilitas park and ride yang memadai," ujarnya, Selasa (14/5/2024) malam.

Ismail menjelaskan, untuk Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) dirasa perlu untuk melakukan penguatan kajian atau kurasi terhadap program-program pelatihan yang akan digulirkan.

"Kami memberikan dua acuan. Pertama, pastikan program-program pelatihan yang output peserta pelatihannya bisa banyak diserap dunia kerja. Kedua, pelatihan yang memungkinkan peserta bisa mandiri berwirausaha. Output dan outcome ini yang kita jadikan tolok ukur," terangnya.

Menurutnya, catatan juga diberikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) terkait pembinaan sejumlah pasar yang tumbuh dengan sendirinya dan belum menjadi binaan sebagai Lokasi Binaan (Lokbin) atau Lokasi Sementara (Loksem).

"Ada juga kemudian lokasi-lokasi yang justru menyebabkan kesemrawutan dan meredakan masyarakat. Ini saya minta untuk segera dipastikan statusnya bekerjasama dengan wali kota setempat karena memiliki kewenangan menentukan Loksem dan Lokbin," ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga terdapat sejumlah catatan dan masukan penting agar perusahaan plat merah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang rapornya masih merah, baik terkait kinerja keuangan maupun operasionalnya harus punya solusi.

"Kita mencermati rapor merah ini disebabkan masalah-masalah klasik," bebernya.

Ismail mencontohkan adanya BUMD yang belum kunjung menemukan solusi masalah depresiasi. Sebagai masukan diberikan, BUMD harus bisa segera mendiskusikan hal ini dengan Badan Pembinaan BUMD dan pihak terkait yang memberikan penugasan, Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).

"Harus dibuat skema yang saling menguntungkan. Di satu sisi BUMD tidak terbebani dengan depresiasi, dan di sisi lain mereka punya peluang untuk melakukan pengelolaan agar dapat menjadi revenue bagi perusahaan," pungkasnya. (Riyan). ***