Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Janji Taisei Marukawa buat Dewa United FC dan Timnas Indonesia
Sepakbola
15 jam yang lalu
Janji Taisei Marukawa buat Dewa United FC dan Timnas Indonesia
2
Festival Kalimantan Barat 2026 Promosikan Budaya Hingga Beri Penghargaan OSO
Umum
22 jam yang lalu
Festival Kalimantan Barat 2026 Promosikan Budaya Hingga Beri Penghargaan OSO
3
108 Pelajar Ikuti Jakarta Heritage Quest, Jelajahi 10 Situs Bersejarah di Jakarta
Metropolitan
18 jam yang lalu
108 Pelajar Ikuti Jakarta Heritage Quest, Jelajahi 10 Situs Bersejarah di Jakarta
4
Pekan Ini, Alta Ballah Dapatkan Dua Momen Membahagiakan
Sepakbola
15 jam yang lalu
Pekan Ini, Alta Ballah Dapatkan Dua Momen Membahagiakan
5
Kemenpora Perkuat Kompetensi Pelatih Angkat Besi Lewat Pelatihan Level II Nasional
Kemenpora
15 jam yang lalu
Kemenpora Perkuat Kompetensi Pelatih Angkat Besi Lewat Pelatihan Level II Nasional
6
Pesan Perpisahan Mauro Jeronimo Buat Borneo FC
Sepakbola
15 jam yang lalu
Pesan Perpisahan Mauro Jeronimo Buat Borneo FC
Home  /  Berita  /  Voli

Munir Arysad Minta Rekrutmen PJLP dan TA Prioritaskan Warga Jakarta

Munir Arysad Minta Rekrutmen PJLP dan TA Prioritaskan Warga Jakarta
Legislator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Munir Arsyad. (Ist)
Rabu, 15 Mei 2024 17:30 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA - Legislator Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Munir Arsyad meminta agar rekrutmen pekerja Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) dan Tenaga Ahli dapat memprioritaskan warga Jakarta.

Munir mengatakan, sejak awal ada PJLP dan TA di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta justru banyak merekrut mereka yang tidak ber-KTP dan tinggal di Jakarta.

"Hal ini tentu tidak sejalan dengan upaya mengurangi pengangguran di Jakarta itu sendiri. Saya yakin warga Jakarta punya skill mumpuni juga, kalau warga luar daerah yang diprioritaskan saya curiga ada unsur KKN," ujarnya, Rabu (15/5).

Munir menjelaskan, berdasarkan monitoring di lapangan, saat ini juga masih ada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang direkrut dari luar wilayah kelurahan. Padahal, di kelurahan tersebut masih banyak bisa dan mau berkerja sebagai PPSU.

"Saya berharap ini bisa menjadi perhatian dan evaluasi ke depan," terangnya.

Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang belum terlalu memprioritaskan warga Jakarta atau domisili terdekat dari tempat kerja.

"Saya minta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi bisa melakukan pendataan dengan baik. Jangan kita menghamburkan APBD untuk pelatihan kerja, tapi saat ada kesempatan kerja justru bukan warga Jakarta yang menjadi fokus utama," ungkapnya.

Munir menginginkan, pendataan ulang bisa dilakukan sejalan dengan kebijakan penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sedang dilakukan.

"Saat melamar itu kan juga pasti secara jelas bisa terdeteksi, dia lahir dan ber-KTP mana, tinggal di mana, dan sekolah di mana. Jadi sangat mudah untuk memastikan yang bersangkutan warga Jakarta atau bukan?," tegasnya.

Ia menambahkan, pelatihan-pelatihan kerja juga harus memprioritaskan warga terdekat dengan Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) dan menyesuaikan dengan aspirasi pelatihan kerja yang dibutuhkan warga.

"Harus tepat sasaran agar output dan outcome-nya bisa maksimal," demikian Munir. (Riyan). ***

Kategori:PON, Voli, DKI Jakarta
wwwwww