Merubah UU Adalah Ciri Awal Pemerintahan Otoriter, Perlu Penyeimbang Tahan Uji

SELAMA Perang Dingin, tiga dari empat kehancuran demokrasi karena kudeta militer. Di situ demokrasi hancur karena kekuatan militer dan pemaksaan.

Walau kurang dramatis tetapi sama destruktifnya, demokrasi hancur di tangan pemimpin yang terpilih secara demokratis.

Ini bisa kita lihat pada Hitler,Chavez, Maduro (pengganti Chavez), dan kasus di negara Georgia, Hungaria, Nikaragua, Peru, Filipina, Polandia, Turki dan Ukraina. Demokrasi mereka hancur dimulai dari kotak suara.

Cara mereka menjadi otoriter melalui pengadilan dan badan lainnya yang seharusnya netral/penjaga. Mereka memulai kehancuran dengan cara merubah aturan.

Melindungi demokrasi tidak hanya memerlukan rasa takut dan marah. Tetapi juga perlu berani dan rendah hati belajar dari negara-negara di atas.

Di sini diperlukan kedewasaan, melihat partai politik lawannya sebagai rival yang sah dalam demokrasi, terlebih kedewasaan berdemokrasi oleh politikus partai politik untuk tidak menggunakan kesempatan yang sesaat untuk kepentingannya.

Kemenangan pemilu seharusnya digunakan untuk memperbaiki kekurangan pemerintahan yang lama menjadi lebih baik, bukan menonjolkan nafsu berkuasa yang tertahan lama.

Merubah banyak Undang Undang (UU) sebelum berkuasa dengan cara yang tidak umum, adalah ciri awal otoritarian di negara otoriter. Saat ini beberapa UU yang mendasar untuk pembagian kekuasaan sudah mulai dikutak-katik, sebelum mulai bekerja.

Kesan yang timbul dari pemerintahan yang akan datang adalah nafsu berkuasa partai politik yang mengindahkan amanah dari rakyat.

Kondisi ini sepatutnya menimbulkan alarm kewaspadaan pada masyarakat madani, karena seakan kembali ke kondisi sebelum reformasi 1998 yang banyak membutuhkan pengorbanan masyarakat.  

Perlu penyeimbang yang kokoh, tahan uji dan tabah dari partai politik di luar pemerintahan bersama-sama dengan pilar keempat demokrasi, media massa. Ini akan menjaga pemerintahan tidak melenceng akibat terbelenggunya partai politik dan dikooptasi penguasa.

Penulis: Gilbert Simanjuntak (Fraksi PDI Perjuangan-Legislator Komisi B DPRD DKI Jakarta DAN Mantan Wakil Rektor Akademik Univeristas Kristen Indonesia.). Riyan. ***