Ongen Kecam Penanganan Represif dan Arogan Jakpro ke Warga Eks Kampung Bayam

JAKARTA - Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Mohamad Ongen Sangaji mengecam tindakan represif, intimidatif dan arogan yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) terhadap warga eks Kampung Bayam yang nekat menghuni Hunian Pekerja Pendukung Operasional Jakarta Internasional Stadium (HPPO JIS).

Ongen mengatakan, kejadian pengusiran paksa warga eks Kampung Bayam di HPPO JIS bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

"Adanya bentrokan pada 21 Mei 2024 di HPPO JIS sangat kami sayangkan. Sebab, prinsip musyawarah mufakat di negara ini tidak mampu dijalankan Jakpro," ujarnya di Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Ongen meminta, Komisi B DPRD DKI Jakarta dapat segera memanggil Jakpro dan melakukan telaah lebih lanjut terkait dinamika yang terjadi antara warga eks Kampung Bayam dengan Jakpro.

"Kedua belah pihak harus segera dipanggil untuk membuka kotak Pandora permasalahan ini secara terang benderang," terangnya.

Menurutnya, warga eks Kampung Bayam sangat mungkin diberikan kesempatan untuk menghuni di HPPO dengan dipekerjakan di JIS. Sehingga, mereka nantinya juga bisa membayar uang sewa.

"Kalau itu untuk pekerja di JIS ya pekerjakan saja mereka di sana. Saya justru menengarai ada maksud atau tujuan tersembunyi dari Jakpro yang diduga kuat justru tidak menginginkan warga eks Kampung Bayam menempati hunian layak di sana," ungkapnya.

Ongen menyayangkan, Jakpro yang mengaburkan fakta di lapangan melalui keterangan tertulis perusahaan yang beredar di media dengan pernyataan tidak melakukan kekerasan dalam setiap proses kegiatan apapun di lapangan.

"Harusnya secara internal Jakpro justru ikut mengungkap fakta riil di lapangan dan menindak karyawan yang melakukan tindakan kekerasan saat pengosongan paksa HPPO JIS. Keterlibatan Satpol PP, unsur TNI/Polri juga harus dicek," bebernya.

Ongen menegaskan, cara-cara intimidatif dan represif terhadap rakyat harus segera dihentikan. Terlebih, dalam proses hukum saja saat ini bisa dikedepankan restorative justice.

"Saya minta Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan investigasi untuk mengambil langkah-langkah diperlukan. Sebab, saya juga mendapatkan informasi banyak anak yang mengalami trauma pascapengosongan paksa HPPO JIS," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jakpro sendiri menyebut setelah warga menempati fasilitas hunian yang disiapkan, selanjutnya akan diberikan beberapa fasilitas pendampingan dan pemberdayaan warga melalui program pelatihan persiapan tenaga siap kerja, pelatihan dan pendampingan urban farming. Kemudian, warga eks Kampung Bayam juga akan diberikan kesempatan untuk menjadi tenaga siap kerja yang akan disalurkan ke beberapa venue-venue Jakpro. (Riyan). ***