Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Koko Heru Setyo Nugroho Tangani Persiapan Timnas Indonesia Menuju Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029
Basket
24 jam yang lalu
Koko Heru Setyo Nugroho Tangani Persiapan Timnas Indonesia Menuju Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029
2
17 Pemain Ikut Persiapan Timnas Basket Indonesia Menuju Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029
Basket
23 jam yang lalu
17 Pemain Ikut Persiapan Timnas Basket Indonesia Menuju Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029
3
Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal
Umum
22 jam yang lalu
Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal
4
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Ringan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
Metropolitan
13 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Ringan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
5
Manajemen Garudayaksa FC Beri Waktu Libur Momen Jeda FIFA Matchday
Sepakbola
24 jam yang lalu
Manajemen Garudayaksa FC Beri Waktu Libur Momen Jeda FIFA Matchday
6
120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Status Wapres Gibran Diujung Tanduk
Umum
4 jam yang lalu
120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Status Wapres Gibran Diujung Tanduk
Home  /  Berita  /  Umum

Senator Dailami Sebut Bayar UKT Pakai Pinjol Menyesatkan

Senator Dailami Sebut Bayar UKT Pakai Pinjol Menyesatkan
Senator DPD RI Dailami Firdaus. (Ist)
Jum'at, 05 Juli 2024 19:59 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA - Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dailami Firdaus mengungkapkan sangat tidak setuju dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy yang menyarankan agar pembayaran Uang kuliah Tunggal (UKT) bisa menggunakan dana pinjaman online (Pinjol).

Dailami mengatakan, solusi tersebut sangat absurd dan menyesatkan karena akan membuat mahasiswa terjebak hingga terlilit dalam hutang berbunga atau riba yang jelas dilarang dalam ajaran Islam.

"Mahasiswa yang seharusnya fokus kosentrasi untuk belajar, pastinya akan terganggu dengan beban pikiran untuk membayar tagihan Pinjol. Kalau tidak mampu melunasi tentu akan menjadi beban baru," ujarnya, melalui keterangan tertulis, Jumat (5/7) malam.

Dailami menjelaskan, seharusnya negara hadir melalui program dan kebijakan yang tepat, bukan justru menjerumuskan mahasiswa kepada masalah baru di kemudian hari.

"Apalagi yang menggunakan pinjol adalah mahasiswa dari keluarga kurang mampu, ini justru akan lebih membebankan lagi kepada keluarganya bukan saja kepada dirinya sendiri," terangnya.

Menurutnya, saat ini ketersediaan lapangan pekerjaan juga masih sangat minim. Hal ini bisa diketahui dengan masih tingginya tingkat pengangguran di usia muda atau produktif.

"Permasalahan pendidikan di tanah air ini seharusnya terselesaikan apabila pemerintah dalam hal ini instansi terkait dapat mengelola anggaran secara tepat dan transparan," ungkapnya.

Ia membeberkan, melalui paparan pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pembiayaan Pendidikan dengan Komisi X DPR RI, alokasi dana anggaran Pendidikan ternyata harus terbagi untuk peruntukan ke daerah dan dana desa (TKDD).

"Ini menjadi suatu pertanyaan bagaimana implementasinya dari anggaran tersebut? Seharusnya apabila anggaran itu dioptimalkan di sektor pendidikan mungkin permasalahan pendidikan di Tanah Air termasuk biaya UKT bisa diselesaikan," tegasnya.

Ia menambahkan, logika menggunakan Pinjol sebagai solusi untuk membayar UKT sangat tidak tepat dan harus diluruskan, jangan sampai ini seolah-olah menjadi kesalahan dari mahasiswa ataupun keluarganya karena tidak mampu membayar dan akhirnya mengubur mimpi serta masa depannya.

"Kita ketahui, tidak sedikit yang kemudian menjadi stres atau frustasi hingga melakukan bunuh diri karena terjerat Pinjol. Kita tidak ingin generasi muda kita terjerat Pinjol, apalagi sampai bunuh diri. Saya yakin masih ada solusi lain untuk membantu mahasiswa kurang mampu," pungkasnya. (Riyan). **"

wwwwww